RADARBLORA.COM,– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, S. Pd., M. H., menyampaikan langkah progresif dalam menangani konflik di Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, yang telah berlarut-larut. Permasalahan ini muncul setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat mengajukan audiensi kepada DPRD Blora seminggu lalu, yang kemudian dijadwalkan dan diterima oleh pimpinan dewan pada hari ini. Rabu (21/5/2025)
Dalam keterangannya, Siswanto menjelaskan bahwa konflik di Desa Sogo telah melalui berbagai tahap penyelesaian, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Blora.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Bahkan, persoalan telah memasuki ranah hukum dengan adanya laporan dari pihak-pihak yang berseteru.
“Kami dari DPRD fokus pada aspek sosial, politik, dan pemerintahan desa. Hari ini, kami menekankan pentingnya menjaga kondusivitas agar semua pihak dapat berpikir jernih, tenang, dan tidak memperkeruh situasi,” ujar Siswanto.
Rencana Mediasi dan Kolaborasi Multi-Pihak
DPRD Blora berencana menginisiasi pertemuan lanjutan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Forum tersebut akan melibatkan Dinas PMD, DPRD, atau balai desa setempat, dengan mengundang kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga desa, serta tokoh masyarakat.
“Poin utamanya adalah memulihkan kerukunan sosial, politik, dan tata kelola pemerintahan desa. Jika kondusivitas tercipta, pelayanan publik tidak akan terganggu,” tegas Siswanto.
Wakil Ketua DPRD Blora dari Partai Golkar tersebut juga menegaskan, bahwa ranah hukum diserahkan kepada penegak hukum, sementara DPRD berkonsentrasi memediasi aspek sosial-politik.
“Masyarakat harus tetap guyub, adem, dan damai. Pemerintah desa juga harus kembali bekerja sama agar pelayanan publik berjalan optimal,” tambahnya.
Harapan untuk Kedamaian dan Pelayanan Publik Siswanto berharap konflik tidak mengganggu fungsi pemerintahan dan hak masyarakat.
“Tujuan utama pemerintah desa adalah pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan warga. Jangan sampai perseteruan merugikan kepentingan bersama,” pungkasnya.
Langkah DPRD Blora ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, yang berharap mediasi segera dilakukan untuk mengembalikan stabilitas di Desa Sogo. (YS)
