RADARBLORA.COM,– Penerapan sistem parkir elektronik (e-parkir) di Pasar Rakyat Sido Makmur, Blora, memicu protes dari para juru parkir tradisional yang merasa tersingkir. Mereka mengaku tidak lagi mendapat tempat bekerja setelah sistem baru ini diluncurkan, padahal sebelumnya bertahun-tahun mengelola parkir secara manual.
Keresahan tersebut mendorong Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) Blora turun tangan. Bersama sejumlah eks juru parkir, mereka melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora pada Senin (21/7/2025).
Eks Juru Parkir Minta Difasilitasi.
Ketua MPKN Blora, Fuad Musofa, menyatakan bahwa para mantan juru parkir masih bisa diakomodasi untuk bekerja di lingkungan pasar, meski tidak lagi di posisi yang sama.
“Saya yakin 95% bisa di-cover untuk bekerja kembali, baik sebagai juru parkir, penjaga toilet, petugas kebersihan, atau peran lain,” tegas Fuad.
Ia menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan tentang posisi prestisius, melainkan sekadar mencari nafkah.
“Mereka bekerja bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menyambung hidup,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, MPKN mengajukan dua tuntutan utama:
1. Reintegrasi pekerjaan bagi eks juru parkir yang terdampak.
2. Penegasan kebijakan toilet gratis di pasar, sesuai janji sebelumnya.
Respons Pemerintah Daerah.
Audiensi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dindagkop, Satpol PP, perwakilan pedagang, serta eks juru parkir.
Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi dari DPRD atau Pemkab Blora terkait tuntutan para pekerja terdampak. Namun, isu ini semakin mendapat sorotan publik, terutama terkait dampak digitalisasi terhadap tenaga kerja tradisional.
Langkah ke Depan.
MPKN Blora berencana melakukan pendampingan lebih intensif dan mendorong dialog lanjutan dengan pemangku kebebijakan. Sementara itu, para eks juru parkir berharap ada solusi konkret sebelum mereka kehilangan mata pencaharian sepenuhnya.
“Intinya, kami ingin mereka bisa bekerja lagi. Jangan sampai kemajuan teknologi justru meminggirkan rakyat kecil,” pungkas Fuad. (YS)
