RADARBLORA.COM,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, melalui Dinas Pendidikan mengambil langkah strategis untuk menjawab tantangan pendidikan inklusif dengan menggelar Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD). Acara yang berlangsung di Aula UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Blora pada Kamis 11 September 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan kepala sekolah se-Kabupaten Blora dari SMP negeri serta Swasta, Hal tersebut menandai komitmen baru dalam memastikan setiap anak, termasuk yang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), mendapatkan hak pendidikan yang setara.
Sekretaris Dinas Pendidikan Blora, Nuril Huda, S.P., MM., dalam sambutannya mengungkapkan data yang memprihatinkan: masih banyak ABK yang terpaksa menjadi bagian dari statistik Anak Tidak Sekolah (ATS). Penyebabnya, menurut Nuril, adalah keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik di sekolah reguler, ditambah dengan belum meratanya kehadiran Sekolah Luar Biasa (SLB) di semua kecamatan.
“Keberadaan SLB di Blora belum merata. Akibatnya, sebagian besar anak-anak ABK masuk dalam data anak tidak sekolah. Ini yang harus kita putus,” tegas Nuril Huda di hadapan para peserta sosialisasi.
ULD hadir sebagai solusi intermedier untuk menjembatani kesenjangan ini. Unit ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat koordinasi, tetapi juga akan memberikan pendampingan langsung kepada satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP, untuk mempersiapkan mereka menerima siswa inklusif.
“Intinya, anak berkebutuhan khusus harus tetap diterima di sekolah. Jika sekolah belum bisa melayani secara penuh, ULD hadir untuk memfasilitasi, termasuk kemungkinan memberikan layanan kunjungan rumah (home visit). Jadi, hak pendidikan mereka tetap terpenuhi,” terang Nuril.
Lebih dari sekadar kebijakan, ULD dirancang dengan program yang konkret. Rencananya, unit ini akan memberikan pelatihan intensif bagi tenaga pendidik dan kependidikan agar memiliki kompetensi khusus, mulai dari pemahaman dasar tentang ABK hingga teknik pendampingan oleh terapis.
Nuril juga menyebutkan bahwa fokus awal layanan ULD akan menyasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Langkah ini diambil berdasarkan data yang menunjukkan konsentrasi ABK terbanyak berada pada tingkat pendidikan usia dini. Dengan intervensi yang tepat sejak dini, diharapkan kelanjutan pendidikan ABK ke jenjang SD dan SMP akan berjalan lebih mudah dan efektif.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam memperluas pendidikan inklusif tidak berhenti di sosialisasi pertama ini. Dinas Pendidikan berencana memperluas jangkauan sosialisasi ULD ke seluruh satuan pendidikan dan koordinator wilayah (korwil) di kabupaten Blora.
Kebijakan Pemkab Blora ini mendapat perhatian dari pengamat pendidikan inklusif. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang yang menjamin pendidikan untuk semua dan dapat menjadi model bagi kabupaten/kota lain di Indonesia yang masih menghadapi tantangan serupa dalam mendidik ABK.
Dengan adanya ULD, harapannya adalah tidak ada lagi anak di Blora yang terhambat mengakses pendidikan hanya karena perbedaan kemampuan. Langkah ini menjadi angin segar dalam upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan di tanah air. (RB)
