RADARBLORA.COM,– Dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tahun 2025, Ketua TP PPK Kabupaten Blora, Hj. Ainia Shalichah Arief Rohman, yang mewakili Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah menjadi gerakan sosial paling masif di Indonesia yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. PKK dinilai sebagai agen perubahan dan pilar utama dalam pembangunan berbasis keluarga.
“Dengan total 2.547.838 anggota dan 4.189.126 kelompok dasawisma yang tersebar di seluruh Indonesia, PKK telah menjadi organisasi paling masif dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan hingga tingkat keluarga,” tegas Hj. Aini Sholichah dalam pidatonya.
Bergerak Bersama Menuju Indonesia Emas 2045.
Mengusung tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas”, HKG PKK tahun ini menekankan pentingnya menyatukan langkah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan ucapnya.
Dukungan Regulasi dan Integrasi Program.
Kembali Hj Ainia mengungkapkan, untuk memperkuat perannya, pemerintah telah memberikan dukungan regulasi yang signifikan. Landasan utama adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020.
Lebih lanjut, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan Keputusan Mendagri terbaru pada 2024 telah menetapkan 10 sub-kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang harus mendukung pembinaan PKK. Program-program ini dilaksanakan secara terintegrasi oleh berbagai perangkat daerah, mencakup bidang perumahan, kesehatan, pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat desa, hingga koperasi dan UKM.
Tantangan Pendanaan di Tingkat Desa.
Meski memiliki basis yang kuat, Hj. Aini Sholichah menyoroti tantangan pendanaan operasional PKK di tingkat akar rumput. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2024, realisasi anggaran pembinaan PKK dalam APBDes baru mencapai Rp 202,56 miliar.
Anggaran tersebut berasal dari 35.325 desa dari total 75.265 desa di Indonesia. Artinya, baru sekitar 46% desa yang mengalokasikan dana APBDes khusus untuk pembinaan PKK. Rata-rata, setiap desa yang menganggarkan menyediakan dana sebesar Rp 5,7 juta.
“Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian yang lebih besar bagi pemerintah desa, untuk mengalokasikan dukungan bagi PKK dalam APBDes agar pelaksanaan Gerakan PKK di desa lebih optimal,” serunya.
Seruan untuk Aksi Terpadu dan Inovasi.
Menghadapi tantangan ke depan, Ketua PPK Kabupaten Blora menekankan tiga hal penting:
1. Integrasi dan Sinkronisasi Program: Program peningkatan gizi keluarga perlu dikombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi, sedangkan pelestarian lingkungan bisa dikaitkan dengan pengelolaan limbah rumah tangga bernilai ekonomi.
2. Perang Melawan Stunting: Kader PKK harus aktif mengedukasi masyarakat tentang gizi seimbang, khususnya bagi balita, ibu hamil, dan lansia, sebagai upaya nyata pencegahan stunting.
3. Optimalisasi Teknologi Digital: Pemanfaatan media sosial dan platform digital harus dimaksimalkan untuk menyebarkan informasi, edukasi, dan praktik terbaik secara lebih luas.
Hj. Aini Sholichah menutup dengan seruan agar seluruh tim penggerak PKK di semua jenjang, dari provinsi hingga desa/kelurahan, bersama kader dan dasawisma, terus bersemangat, berinovasi, dan meningkatkan kapasitas.
“Mari kita jadikan HKG PKK ke-53 ini sebagai momentum untuk semakin mengukuhkan komitmen kita dalam membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” pungkasnya.
Data Pendukung:
· Jumlah Anggota PKK: 2.547.838 orang
· Jumlah Kelompok Dasawisma: 4.189.126 kelompok
· Persentase Desa yang Menganggarkan untuk PKK: 46%
· Total Realisasi Anggaran Pembinaan PKK di APBDes 2024: Rp 202,56 miliar
· Rata-rata Anggaran per Desa: Rp 5,7 juta. (YS)
