RADARBLORA.COM,– BLORA – Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. H. Edy Wuryanto, S. KP., M. Kep. melontarkan kritik pedas dan gagasan radikal terkait pelaksanaan program pemenuhan gizi dan makanan bersubsidi di daerah pemilihannya, Blora, Jawa Tengah. Pernyataan ini disampaikannya Kamis (23-10-2025).
Edy secara tegas menolak penggunaan bahan baku impor dan produk-produk makanan bermerek dalam operasional dapur-dapur gizi. Ia mendesak agar program tersebut justru memaksimalkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Blora.
“Saya tidak mau bahan baku atau makanan dapur itu dari perusahaan-perusahaan yang sudah pernah [terindikasi bermasalah], apalagi impor, jangan dong!” tegas Edy dalam pernyataannya.
Politisi tersebut tidak hanya menyoroti standar gizi makanan, baik kering seperti biskuit maupun basah, tetapi lebih menekankan pada pentingnya membangun dan memberdayakan sumber daya lokal. Dirinya mengungkapkan ironi yang terjadi di lapangan, salah satunya adalah ketergantungan pada susu kotak bermerek untuk program dapur gizi.
“Contoh susu lah. Susu itu satu dapur harus disupport oleh 45 sapi atau 51 sapi perah. Kalau ada 80 dapur kali 50, berarti harus ada 4.000 sapi perah, Kalau nggak ada, jangan salahkan dong kalau itu dikasih susu kotak,” paparnya.
Edy juga mempertanyakan kemampuan peternak lokal dalam memenuhi kebutuhan tersebut. “Apakah di Blora bisa menghasilkan susu? Ini soal kebutuhan masyarakat. Kita nggak bisa bilang, ‘Oh ini dilarang susu branded’, tapi kenyataannya nggak ada susu,” jelasnya
Menurutnya, kelangkaan pasokan lokal ini adalah bukti nyata dari kegagalan perencanaan pembangunan ekonomi di Blora. Edy menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan sebuah desain strategis yang jelas.
Sebagai solusi, Edy menyerukan agar perputaran uang di daerah diarahkan kepada masyarakat lokal, khususnya keluarga dari desil 1 dan 2. Dirinya meyakini, dengan potensi kecil sekalipun, seperti budidaya lele dalam satu kolam, masyarakat dapat maju jika mendapatkan pendampingan dan teknologi yang tepat.
“Kalau mau pertumbuhan ekonomi tinggi 7%, putaran uangnya yang ada di daerah diarahkan ke masyarakat,” pungkas Edy Wuryanto, menutup pernyataannya dengan seruan untuk langkah konkret menuju kemandirian pangan dan ekonomi Blora. (YS)
