RADARBLORA.COM,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKB, H. Abdullah Aminudin, menyoroti masih adanya ketimpangan dalam program pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Menurutnya, meski sektor UMKM diakui sebagai penyelamat ekonomi nasional, akses terhadap pelatihan dan pendampingan dinilai belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata.
Dalam keterangannya, Aminudin menegaskan pentingnya jaminan akses bagi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, dari hasil pembangunan serta sistem yang dibangun untuk mendorong ekonomi bangsa.
“Kita ingin rakyat punya akses terhadap perencanaan, hasil, dan juga sistem pembangunan ekonomi. Ini termasuk transparansi anggaran dan kehadiran negara dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya di sektor ekonomi skala kecil atau UMKM,” ujarnya
Politisi dari PKB tersebut mengapresiasi peran UMKM yang dinilai menjadi sektor penyelamat ekonomi di tengah berbagai tantangan. “Kita bangga dengan UMKM yang jumlahnya sangat banyak. Ini sektor yang paling akhir menyelamatkan sistem perekonomian kita. Alhamdulillah, rakyat masih mau berusaha dengan segala risiko yang ada,” tambahnya.
Namun, Aminudin menyoroti pola pembinaan yang dinilainya belum tepat sasaran. Ia mengkritik bahwa pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan dan bantuan cenderung itu-itu saja.
“Yang dibina itu UMKM yang itu lagi, mungkin yang dekat dengan saya atau dekat dengan siapapun yang punya kebijakan. Ini menunjukkan pembinaan masih kurang merata,” sindirnya.
Aminudin bahkan menyebut fenomena “UMKM musiman” yang hanya bangkit saat ada pelatihan dan bantuan, lalu kembali mati suri setelah bantuan habis.
“Saya pernah menyindir, UMKM ini bangun saat diundang pelatihan, dapat uang saku, dapat peralatan. Setelah uangnya habis, peralatannya tidur. Tahun depan bangun lagi dapat bantuan, tidur lagi. Lumayan pendirian rakyatnya? Ini fakta yang harus kita perkuat agar UMKM bisa bertahan lama, tidak sekadar bangun lalu tidur lagi,” tegasnya.
Menurut Aminudin, perlu ada upaya serius dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindakop) serta Dinas Tenaga Kerja, untuk mendorong UMKM agar benar-benar naik kelas.
“Pemerintah sudah mendorong melalui dinas terkait untuk melakukan pancingan-pancingan agar UMKM tumbuh dan naik kelas. Tapi, prosesnya harus merata dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, UMKM menjadi penyelamat akhir karena lapangan kerja formal yang terbatas. “Masyarakat memilih berusaha mandiri lewat UMKM dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Ini realitas yang harus kita hadapi bersama,” tutup Aminudin. (YS)
