RADARBLORA.COM,– Menyikapi gelombang aksi unjuk rasa yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dan kerap berujung anarkisme, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengambil langkah pre-emptif (pencegahan dini) yang tidak biasa. Langkah ini difokuskan untuk melindungi ribuan pelajar dari paparan provokasi yang dapat menyulut kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum.
Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, didampingi Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini dan seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menggelar pertemuan tertutup yang krusial dengan seluruh kepala sekolah SMP, SMA, SMK, dan MAN, negeri maupun swasta se-Kabupaten Blora, Senin 1 Agustus 2025.
Pertemuan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Blora itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan briefing kebijakan yang menginstruksikan dunia pendidikan untuk menjadi garda terdepan dalam menstabilkan situasi.
“Saya minta tolong panjenengan semuanya untuk benar-benar menjaga anak-anak kita. Edukasi, redam situasi, dan pastikan mereka tidak terprovokasi oleh ajakan demo yang dapat merugikan banyak pihak,” tegas Bupati Arief Rohman dalam amatannya yang diperkuat dengan referensi aksi anarkis di daerah lain.
Bupati menegaskan, dalam situasi nasional yang dinamis, stabilitas daerah adalah harga mati. Ia menempatkan kepala sekolah dan guru sebagai “benteng utama” dalam membina dan membentengi siswa dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. “Kunci Blora yang nyaman dan kondusif ada di peran Bapak/Ibu kepala sekolah. Kami mohon untuk bersinergi,” tambahnya.
Langkah ini memperlihatkan kekhawatiran pemerintah daerah akan potensi kerentanan psikologis pelajar yang mudah terbawa arus. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, yang hadir dalam pertemuan tersebut, memberikan penekanan dari perspektif keamanan.
“Pelajar memang rentan karena kondisi psikologisnya yang belum stabil. Karena itu, peran sekolah dan keluarga menjadi critical point (titik krusial) untuk melindungi mereka dari hasutan dan menjauhkan mereka dari kegiatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain,” papar Kapolres.
Kebijakan Pemkab Blora ini juga mengajak partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap informasi yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah, membentuk sistem early detection (deteksi dini) untuk mencegah insiden sebelum terjadi.
Langkah pre-emptif Blora ini mendapat sorotan sebagai contoh konkret langkah daerah dalam mengantisipasi dampak gejolak nasional, dengan memprioritaskan pendekatan preventif melalui institusi pendidikan demi menjaga perdamaian dan ketertiban. (RB)
