RADAR BLORA.COM,-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Blora gelar Rapat koordinasi pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 bersama awak media dengan mengangkat tema “membumikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan serentak tahun 2024” bertempat di Resto D’Joglo Bangkle, Blora Kamis(13/6/2024).
Hadir dalam kegiatan tersebut Irfan Syaiful Masykur, Muhammad Musta’in, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Heri Purnomo S.H., Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) selaku narasumber serta pemateri Media dan pemateri Dzikrina Aqsha Mahardika dan puluhan awak media.
Heri Purnomo S.H., Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) selaku narasumber dan pemateri Media dalam sambutannya menyampaikan, awak media harus profesional dalam memberikan tayangan berita yang edukatif pada masyarakat dan tidak provokatif agar menciptakan suasana pemilihan serentak 2024 yang aman serta kondusif.
“Jadi, saya banyak menemukan tayangan berita hoax dan provokatif di Media sosial (medsos) namun belum pernah menemukan di Media online maupun cetak pers reales, tapi saya yakin teman-teman awak media yang hadir disini sudah profesional dan dalam menayangkann berita yang berimbang.” ucap Heri
Lanjut, Heri mengucapkan Media dapat memberikan edukasi tentang pemilihan serentak 2024 kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat.
“Supaya meningkatkan pertisipasi masyarakat di pemilihan serentak 2024, awak media memiliki peran penting dalam mempublikasi informasi dan edukasi pada masyarakat terkait tahapan-tahapan pemilihan serentak dan nama pasangan calon yang mencalonkan diri.” Ucapnya
Setelah itu, pemateri Bawaslu Dzikrina Aqsha Mahardika membeberkan politik dinasti sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun yang tersorot media hanya keluarga Joko Widodo.
“Sebenarnya praktik politik dinasti sudah ada sejak dulu, contoh Ratu Atut Chosiyah, Hery Tanoesoedibjo, Prananda Surya Paloh, Susilo Bambang Yudhoyono, soekarno(Megawati Soekarnoputri), Abdurrahman Wahid , Jokowi, Dan lain-lain.” Beber Dzikrina
Menyinggung adanya politik uang (money politic) dapat dihentikan dengan pengawasan yang ketat dan dari diri sendiri untuk tidak ikut menerima uang dari calon-calon dan timses.
“Menurut saya money politic dapat dihentikan dengan tidak menerima uang dari timses calon manapun, yang di mulai dari diri sendiri dan keluarga.” pungkas Mahardika (YS)
