RADARBLORA.COM,-Kabupaten Blora menghadapi tantangan besar setelah pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 65 miliar.
Namun, Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pembangunan, terutama infrastruktur.
“Demi kepentingan masyarakat, jalan rusak yang sudah parah, jembatan roboh, dan kebutuhan mendesak lainnya tetap menjadi prioritas. Kita akan mencari alternatif lain seperti pinjaman agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Bupati Arief dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) di Pendopo Rumah Dinas, Senin (17/2/2025).
Selain itu, Bupati Blora juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar tidak berdampak pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam rapat yang dihadiri seluruh Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Camat, Direktur RSUD, serta Kepala Bagian Sekda Blora, Bupati Arief meminta seluruh OPD segera menyesuaikan anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak mendesak.
Dalam kesempatan yang sama Sekda Blora, Komang Gede Irawadi menegaskan, bahwa efisiensi akan difokuskan pada pengurangan anggaran Alat Tulis Kantor (ATK), seminar, penyelenggaraan acara, dan perjalanan dinas hingga 50 persen.
“Jika ada OPD yang tidak mengikuti aturan ini, mereka akan berhadapan langsung dengan pusat,” tegasnya.
Namun, efisiensi tidak akan diterapkan pada pelayanan publik, seperti kesehatan, perizinan, kependudukan, perdagangan, pajak, dan retribusi daerah, ucap Komang.
Selain itu, dana dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dana insentif fiskal, dana desa, dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga tidak akan dipangkas.
Sebagai langkah nyata, Sekda Komang meminta seluruh SKPD untuk mengoptimalkan efisiensi operasional kantor, termasuk pengurangan penggunaan listrik setelah jam kerja.
Sebagai penutup, Sekda Komang mengajak seluruh kepala OPD menjaga Zona Integritas guna membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pemangkasan anggaran boleh terjadi, tapi pembangunan Blora tidak boleh berhenti! (YS)
