RADARBLORA.COM,– Ketua DPRD Kabupaten Blora, H. Mustopa, S. Pd.,I., menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) sektor migas. Dukungan ini disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Blora, Kamis (6/11/2025).
Dalam pernyataannya, Mustopa menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari aksi koordinasi serentak yang digelar oleh perwakilan buruh migas di seluruh Indonesia dengan DPR RI. Tujuannya adalah mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ketenagakerjaan yang dianggap lebih menjamin kesejahteraan pekerja.
“Audiensi KASBI Migas ini berlangsung secara nasional dan serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memberikan masukan terkait pembahasan undang-undang ketenagakerjaan agar segera ditetapkan oleh DPR RI,” ujar Mustopa.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Blora mendukung langkah konstruktif para buruh migas dalam memperjuangkan regulasi yang lebih adil. Legislatif daerah juga berkomitmen untuk memastikan hak-hak pekerja migas di Blora tetap terlindungi.
Soroti Penundaan Upah Kerja Sektoral.
Selain isu RUU ketenagakerjaan, Mustopa juga menyinggung soal penerapan Upah Kerja Sektoral (UKS) yang hingga kini masih menunggu kejelasan dari Pemerintah Pusat. Kejelasan ini dinanti melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Terkait UKS, kita masih menunggu penyesuaian dari PP Nomor 36 Tahun 2021. Setelah jelas, tentu akan kita bahas bersama-sama agar dapat diterapkan secara tepat di daerah,” jelasnya.
Harapan untuk Kesejahteraan Buruh.
Mustopa berharap dua tuntutan utama yang disuarakan oleh kalangan buruh dapat segera disetujui oleh DPR RI. Dua tuntutan itu adalah penetapan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja dan penyesuaian upah di sektor migas.
“Harapan kami, regulasi dan penyesuaian upah yang diajukan bisa segera dibahas dan disetujui agar para buruh bisa semakin sejahtera,” pungkasnya.
Dukungan dari DPRD Blora ini menandakan adanya perhatian dari tingkat daerah terhadap permasalahan nasional yang dihadapi oleh pekerja, khususnya di sektor migas. Langkah serentak buruh migas ini dinilai krusial untuk terus mendesak pemerintah dan legislatif pusat agar segera merealisasikan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. (RB)
