RADARBLORA.COM,– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Senin (16/6/2025). Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya melalui program penghijauan dan perhutanan sosial.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, praktisi lingkungan, serta perwakilan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, perwakilan DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi hutan di Indonesia.
“Masyarakat Kunci Utama Pelestarian Hutan”
Firman Soebagyo Anggota DPR RI, yang menjadi pembicara utama dalam acara tersebut, menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor penentu dalam menjaga kelestarian hutan.
“Jika tidak ada upaya serius dan keterlibatan masyarakat, hutan kita bisa semakin rusak bahkan punah,” tegas Firman.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2024, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1% dari total daratan nasional. Namun, laju deforestasi masih tinggi, dengan kehilangan 125,4 ribu hektare hutan per tahun.
Rehabilitasi Lahan Bukan Hanya Penanaman, Tapi Juga Membangun Budaya
Firman menjelaskan bahwa rehabilitasi hutan tidak sekadar menanam pohon, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan. Ia mencontohkan sejumlah daerah yang sukses mengembangkan tanaman bernilai ekonomi, seperti petai, durian, mangga, dan alpukat—bahkan beberapa sudah menembus pasar ekspor.
“Perlu kesabaran dan konsistensi. Saya sendiri menanam mangga di kampung, dan baru berbuah setelah empat tahun,” ujarnya.
Dalam sesi bimbingan teknis, peserta diberikan pelatihan tentang teknik penanaman dan pemeliharaan lahan berkelanjutan. Firman juga menyoroti pentingnya program perhutanan sosial, yang dinilainya mampu menyelaraskan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan pelestarian alam.
Kritik terhadap Kebijakan Reforma Agraria
Firman mengkritik kebijakan reforma agraria yang dinilai berpotensi mengancam ekosistem hutan jika tidak dikelola dengan baik. Menurutnya, alih fungsi hutan untuk pertanian konvensional harus dihindari, dan sebaliknya, reboisasi harus menjadi prioritas.
“Program penanaman kembali harus dikedepankan. Negara harus hadir, dan masyarakat harus dilibatkan,” tegasnya.
Di akhir acara, Firman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama dalam aksi penanaman pohon.
“Jika satu orang menanam lima pohon sehari, dan dilakukan oleh 100 orang, maka dalam sehari sudah ada 500 pohon baru. Langkah kecil seperti ini bisa berdampak besar bagi masa depan hutan Indonesia,” pungkasnya.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan semakin meningkat, sekaligus mendorong aksi nyata dalam rehabilitasi lahan secara berkelanjutan. (YS)
