RADARBLORA.COM,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora semakin serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya sosialisasi Survei Penilaian Integritas (ISPIK) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora, sebagai bagian dari mandat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan akuntabilitas dan pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Wakil Bupati Blora Hj Sri Setyorini, selaku perwakilan Pemkab Blora, menegaskan bahwa sosialisasi ISPIK hari ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan komitmen tersebut.
“Kami bertekad menjadikan Inspektorat sebagai pengawal utama dalam mewujudkan Blora yang bersih, lebih baik, dan memiliki kapabilitas yang benar, terutama dalam aspek anti-korupsi,” ucap Hj Sri Setyorini dalam kegiatan CFD Minggu 3 Agustus 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Daerah Kab. Blora Irfan Agustian Iswandaru, AP, M.Si, CGCAE menjelaskan bahwa pihaknya saat ini mendapatkan tugas mandatori langsung dari KPK terkait upaya pencegahan korupsi, salah satunya melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas.
“ISPIK merupakan instrumen penting yang dilaksanakan KPK setiap tahun untuk mengukur tingkat integritas dan efektivitas pencegahan korupsi di daerah. Semakin banyak partisipasi masyarakat dalam survei ini, semakin akurat hasilnya, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Hasil Survei sebagai Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola.
Irfan menambahkan bahwa hasil survei nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemkab Blora untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan kkorupsi
“KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan. Oleh karena itu, upaya seperti sosialisasi, edukasi, dan survei pendapat masyarakat sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan anti-korupsi yang telah dijalankan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa survei ini memberikan gambaran utuh tentang kondisi integritas di Blora.
Blora Menuju Pemerintahan yang Lebih Baik.
Pemkab Blora berharap, dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan masyarakat, tata kelola pemerintahan di Blora akan semakin membaik. Langkah-langkah seperti sosialisasi ISPIK, peningkatan transparansi kebijakan, dan penguatan pengawasan internal diharapkan dapat menekan potensi korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
“Kami ingin Blora menjadi contoh kabupaten yang berkomitmen kuat terhadap tata kelola yang bersih dan akuntabel. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat,” tegas Irfan.
Dengan semangat kolaborasi ini, Blora optimis dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di tahun 2025 dan seterusnya, sekaligus mendukung agenda nasional dalam pemberantasan korupsi. (YS)
