RADARBLORA.COM,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,07 miliar melalui program Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankab) tahun 2025 untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Anggaran ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi peningkatan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pariwisata di wilayah tersebut.
Meski demikian, alokasi tahun 2025 ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp58,02 miliar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora, Yayuk Windrati, S.IP, menjelaskan bahwa besaran anggaran ditetapkan sepenuhnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Dana sebesar Rp43,07 miliar itu akan dibagikan kepada 136 desa dari total 271 desa di Kabupaten Blora. Tugas kami di Dinas PMD adalah memastikan penyalurannya tepat sasaran,” ucap Yayuk Minggu (23/2/2025).
Yayuk menerangkan, meski jumlahnya berkurang, bantuan ini tetap menjadi sumber pendamping penting di samping Dana Desa (DD) dan menjadi tumpuan bagi perbaikan sarana prasarana penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti jalan, pasar, sekolah, hingga fasilitas kesehatan.
Fokus pada Empat Sektor Prioritas.
Bankab Blora 2025 akan difokuskan pada empat bidang utama. Sejumlah desa telah menyusun program strategis yang didanai oleh anggaran ini, di antaranya:
1. Infrastruktur: Pembangunan jalan paving di Dukuh Kedungsumur, Desa Bacem, Kecamatan Banjarejo, senilai Rp170 juta untuk memudahkan akses mobilitas warga.
2. Ekonomi: Pendirian ruko (rumah toko) pasar di Dukuh Ngebring, Desa Kacangan, Kecamatan Todanan, senilai Rp150 juta untuk menyediakan ruang usaha bagi pedagang kecil.
3. Kesehatan: Pembangunan gedung Pos Kesehatan Desa (PKD) di Desa Jati, Kecamatan Jati, senilai Rp200 juta untuk memperkuat layanan kesehatan dasar masyarakat.
4. Pariwisata: Revitalisasi Situs Wora Wari di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, dengan anggaran mencapai Rp600 juta untuk mengangkat potensi wisata sejarah lokal.
Monitoring Ketat untuk Pastikan Kepatuhan.
Yayuk menegaskan, bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti pada penyaluran dana.
“Kami akan melakukan monitoring ketat. Petugas akan turun langsung memeriksa kesesuaian pekerjaan lapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan memastikan administrasi pertanggungjawaban dana berjalan lengkap dan transparan,” pungkasnya. (RB)
