Ratusan Penambang Minyak Tradisional di Blora Kecewa, Regulasi Hambat Izin Pengelolaan Sumur Tua

RADARBLORA.COM,– Harapan ratusan penambang minyak tradisional di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kembali pupus setelah rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dan stakeholder terkait tidak menghasilkan solusi konkret.

Bacaan Lainnya

Rapat yang digelar pada Kamis (8/5/2025) siang itu justru mempertegas bahwa permintaan penambang tidak dapat dipenuhi karena bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini menjelaskan, bahwa ada dua poin utama yang menjadi kesimpulan rapat.  “Solusi yang diminta penambang tidak bisa dikabulkan karena melanggar aturan. Jika dipaksakan, akan ada sanksi,” tegasnya di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Blora.

Sebagai langkah lanjut, Pemkab akan segera mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan menggelar audiensi dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) untuk mempercepat proses penerbitan izin.

“Malam ini konsep surat akan dibuat, besok kami konsultasikan dengan Bupati, lalu bersama-sama ke Semarang,” ujar Rini.

Penambang Terjepit Regulasi, Stok Menumpuk tapi Tak Bisa Dijual
Para penambang yang bergantung pada sumur tua di wilayah Ledok tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Daryanto, Ketua Perkumpulan Penambang Minyak Sumur Timba Ledok (PPMSTL), mengungkapkan bahwa sekitar 731 penambang sudah tiga bulan tidak bisa bekerja.

“Stok minyak mentah menumpuk, tapi kami tidak bisa menjualnya. Kami butuh kerja, butuh uang, butuh makan,” keluhnya.

Kepala Desa Ledok, Sri Lestari, juga menyayangkan hasil rapat yang dinilai belum memuaskan. “Belum ada solusi nyata. Kami masih menunggu, tapi rapat ini belum menjawab kebutuhan mendesak warga,” ujarnya singkat.

Nasib Sumur Tua Blora di Tengah Ketidakpastian Regulasi
Blora dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak tradisional di Jawa Tengah.

Namun, pengelolaan sumur tua kerap terbentur aturan, sementara masyarakat setempat sangat bergantung pada sektor ini untuk bertahan hidup.

Pemkab Blora berjanji terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian kizin izin akan turun, meninggalkan ratusan penambang dalam ketidakpastian. (YS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *