 |
| Ketua DPRD BLORA Bambang Sulilo diruang kerjanya. |
HALOBLORA.COM – Adanya tuntutan kesejahteraan dari Paguyuban Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo. Jika di Pemerintahan Kabupaten Blora yang sekarang belum sepenuh hati memperjuangkan kesejateraan tenaga pendidik tersebut, kata Bambang, di Pemerintahan Kabupaten Blora mendatang harus mau memperjuangkannya. Sebab, menurutnya, pembiayaan kesejahteraan tenaga pendidik honerer tersebut bisa dicarikan.
“Jumlah guru tidak tetap dan pegawai tidak tetapnya di sekolah-sekolah SD maupun SMP tercatat sejumlah 3.142 orang. Ini yang non K2. Dari sejumlah tersebut, yang sudah dibiayai kesejahteraannya sebesar Rp250 ribu per bulan ada 544 orang, sisanya belum. Nah yang belum ini harus diperjuangkan oleh pemerintahan mendatang, karena untuk masuk di APBD 2020 sudah hampir tidak memungkinkan,” kata Bambang.
Dalam hitungan sementaranya, Bambang mencatat ada kebutuhan anggaran Rp7,794 miliar untuk membiayai kesejateraan guru dan pegawai honorer di sekolah-sekolah tersebut yang perlu dialokasikan dalam APBD.
“Untuk sementara, saya menghitung perlu anggaran rutin setiap tahun di APBD buat 3.142 PTT dan GTT di SD dan SMP se-Kabupaten Blora sejumlah Rp9,426 miliar. Saat ini yang telah dianggarkan sejumlah Rp1,632 miliar. Jadi masih perlu Rp7,794 miliar lagi untuk membayar kesejahteraan semua PTT dan GTT yang ada. Itupun baru mampu memberikan Rp250.000 setiap bulannya,” jelas Bambang.
Namun yang perlu diingat juga, kata Bambang, ada sumber pendapatan lain yang diperoleh PTT dan GTT tersebut, yakni dari alokasi dana bantuan operasional sekolah.
“Sumber pembiayaan kesejateraan PTT dan GTT ada 2, yakni dalam bentuk kesra dari APBD Kabupaten dan dari dana bantuan operasional sekolah yang besarnya tergantung dari masing-masing sekolah. Untuk membiayai secara penuh kesejahteraan mereka, tentu perlu anggaran yang lebih besar lagi, yang hitung-hitungannya nanti perlu dimatangkan dengan pihak sekolah,” kata Bambang.
Sebagai perbandingan kesejateraan, Bambang memberikan data honor yang diperoleh PTT dan GTT K2. Saat ini honor kesra yang diterima PTT dan GTT K2 di SD dan SMP sebesar Rp1.180.000. Jumlahnya tercatat 718 orang.
“Untuk PTT dan GTT yang K2 saja kita sudah menganggarkan rutin setiap tahunnya sejumlah Rp10,166 miliar lebih. Kalau ribuan orang PTT dan GTT non K2 mau kita setarakan kesejateraannya dengan menerima Rp1.180.000 setiap bulannya, ya tinggal dikalikan saja, berapa kebutuhan untuk membiayai kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Namun demikian, imbuhnya, bukan hal yang tidak mungkin dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Blora dan DPRD Kabupaten Blora sama-sama memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Blora. (RED-HB01)
