RADARBLORA.COM,– Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel di tingkat akar rumput, seluruh Pemerintah Desa se-Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2025. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, dari Jumat hingga Minggu (19-21 Desember 2025), di Hotel Same, Cepu, Blora.
Bimtek ini diikuti secara intensif oleh enam perwakilan kunci dari setiap desa, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator Desa, Bendahara Desa, serta dua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan format ini, diharapkan terjadi penyelarasan pemahaman dan sinergi antar-pilar pemerintahan desa.
Ketua Panitia, Yuswantoro, dalam pemaparannya menyebutkan anggaran kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp12 juta per desa. Ia menegaskan, Bimtek dirancang untuk mengasah kapasitas dan profesionalisme aparatur sebagai pelayan masyarakat.
“Dengan Bimtek ini, diharapkan kinerja Kepala Desa, perangkat, maupun BPD semakin baik. Jangan sampai bekerja seenaknya sendiri. Mereka adalah pelayan masyarakat, sehingga harus bekerja maksimal, disiplin waktu, dan sesuai tupoksi masing-masing,” tegas Yuswantoro, Sabtu (20/12/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa materi yang diberikan bersifat kontekstual dan menyentuh kebutuhan riil desa, meliputi pengelolaan administrasi, keuangan desa, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan di daerah sengaja dipilih karena dinilai lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan partisipasi.
Pertahankan Perekonomian Daerah dan Tekan Potensi Penyimpangan.
Kebijakan menyelenggarakan Bimtek di wilayah Blora sendiri juga mendapat sorotan. Camat Japah, Tejo Yuwono, menyatakan bahwa selain efisiensi, langkah ini merupakan bentuk komitmen menjaga perputaran ekonomi lokal.
“Anggaran ini berasal dari desa, sehingga kami ingin uangnya juga berputar di Blora. Dengan begitu, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar, mulai dari perhotelan, konsumsi, hingga tenaga kerja lokal,” jelasnya.
Camat Japah Tejo, juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas SDM aparatur desa merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan besarnya peran desa dalam pembangunan nasional. Ia berharap, ilmu yang didapat dapat langsung diaplikasikan untuk meminimalisir potensi penyimpangan.
“Semua arah pembangunan sekarang ini ada di desa. Maka SDM-nya harus ditingkatkan. Kalau sudah paham dan menguasai pekerjaannya, insya Allah penyimpangan bisa ditekan, sehingga roda pemerintahan desa berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya.
Kegiatan semacam ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi pemerintahan desa, mendorong transparansi pengelolaan dana desa, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga. (YS)
