RADARBLORA.COM,– Pemerintah Kabupaten Blora menggelar sosialisasi regulasi terbaru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa 10 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait kualitas sajian menu yang perlu segera dibenahi.
Sosialisasi yang digelar bertujuan untuk memperkuat pemahaman para pelaksana program terhadap aturan terbaru sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG di daerah. Hadir dalam acara tersebut perwakilan Forkopimda, organisasi perangkat daerah terkait, Ketua Satgas Kecamatan se-Kabupaten Blora, jajaran Kodim 0721/Blora, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah, serta seluruh yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Blora.
Dalam arahannya, Wabup Sri Setyorini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap regulasi terbaru yang mengatur penyelenggaraan program MBG. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah aduan masyarakat masih masuk dan perlu segera ditindaklanjuti oleh para pengelola SPPG.
“SPPG harus memahami bagaimana regulasi terbaru terkait program MBG dari Presiden Prabowo. SPPG juga harus segera memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jika belum memahami, bisa bertanya dan mencontoh ke SPPG yang sudah memiliki IPAL,” ujar Sri Setyorini.
Menurutnya, Program MBG merupakan langkah strategis dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh pelaksana di lapangan diminta untuk tidak hanya fokus pada proses produksi, tetapi juga memperhatikan kualitas menu dan kelayakan penyajian makanan.
“Program MBG ini sangat baik untuk pemenuhan gizi anak-anak. Saya memahami seluruh tim sudah bekerja keras mulai dari memasak, menyajikan hingga menyiapkan makanan. Namun kualitas menu dan kelayakan hidangan juga harus diperhatikan. Contohlah SPPG yang penyajiannya sudah baik dan usahakan memberdayakan produk lokal di sekitarnya,” katanya.
Wabup juga mengapresiasi perbaikan kebersihan dan higienitas yang dinilai sudah menunjukkan hasil positif. Namun ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas sajian tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai ada lagi komplain dan aduan dari masyarakat terkait menu MBG. Saya mengapresiasi kebersihan dan higienitas yang sudah baik, tidak ada lagi laporan terkait temuan ulat. Namun masih ada komplain mengenai kelayakan sajian menu MBG, sehingga perlu segera diperbaiki agar program ini bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Setelah pengarahan dari Wakil Bupati, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi regulasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora, Edi Widayat, serta Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora, Artika Diannita.
Materi sosialisasi mencakup Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 78 Tahun 2025 tentang Anggota Pelaksana Harian dan Sekretariat Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG.
Dalam paparannya dijelaskan bahwa Perpres Nomor 115 Tahun 2025 menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Regulasi tersebut mengatur tata kelola program secara komprehensif mulai dari perencanaan, standar gizi, keamanan pangan hingga mekanisme pengawasan.
Program MBG menargetkan peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, balita, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Penyelenggara utama program ini adalah Badan Gizi Nasional melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pendanaan program bersumber dari APBN, APBD serta dukungan kemitraan yang sah. Regulasi tersebut juga mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok bahan makanan guna memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Keppres Nomor 28 Tahun 2025 mengatur pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan. Tim ini bertugas melakukan sinkronisasi kebijakan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program di tingkat pusat maupun daerah.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG di Kabupaten Blora memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi terbaru sehingga program pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan. (RB)
