HALOBLORA.COM – Bupati Djoko Nugroho pada hari Selasa (21//1/2020), berkesempatan hadir dalam pertemuan seluruh Kepala Sekolah SMP Negeri, Pengawas dan Dewan Pendidikan di aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
Di depan seluruh hadirin, dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Hendi Purnomo, S.STP, MA, Bupati menyampaikan tanggapannya terkait adanya tuntutan guru tidak tetap (GTT) K2, dan GTT non K2, ke Gubernur yang ingin mendapatkan kejelasan status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.
“Ada teman-teman kita yang sowan ke Pak Gubernur yakni perwakilan GTT. Ya gakpapa karena Gubernur bapak mereka juga. Karepe ,mereka minta tanda tangan SK nya itu oleh Bupati dan minta tunjangan pendapatan. Khusus untuk pendapatan sudah saya koordinasikan dengan Pak Sekda, seperti UMR, nanti akan kita berikan melalui tahapan seleksi atau uji kompetensi,” ucap Bupati.
Dengan uji kompetensi ini Bupati ingin tahu bagaimana kualitas para GTT yang akan diberikan kenaikan tunjangan pendapatan.
“Repote mau diuji kompetensi malah do ra gelem jal. Padahal dengan uji kompetensi ini saya ingin tahu kualitasnya sesuai apa tidak dengan pendapatan yang akan kita berikan. Saya tidak mau memberikan kenaikan pendapatan jika tidak lolos uji kompetensi. Kualitas pendidikan harus diutamakan,” lanjut Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Hendi Purnomo, S.STP, MA menyampaikan bahwa secara teknis pihaknya memang sedang menyiapkan tahapan uji kompetensi untuk para GTT K2 maupun non K2 yang tidak lama lagi akan dilaksanakan.
“Kita sampaikan dahulu, bahwa guru-guru di lingkup Dinas Pendidikan ada yang ASN, PPPK, K2 dan non K2. Yang ada permasalahan adalah guru K2 dan non K2 atau GTT, khususnya untuk teman-teman yang di sekolah negeri. Mereka minta legalitas dan juga kesejahteraan. Tidak hanya di Blora saja, Kabupaten yang lain juga sama,” kata Hendi Purnomo, S.STP, MA.
“Kami sudah melangkah, dari Disdik terkait legalitas temen-temen GTT K2 maupun non K2, Dinas Pendidikan akan segera melaksanakan uji kompetensi. Sudah kita siapkan, kerjasama sudah kita komunikasikan dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), tinggal waktunya ini yang belum kita tetapkan,” lanjut Hendi.
Menurut Hendi, pelaksanaan uji kompetensi ini tidak akan lama. Kemungkinan uji kompetensinya setelah tes CPNS bulan depan.
“Masih tarik ulur, namun kemungkinan besar uji kompetensi akan dilaksanakan setelah seleksi tes CPNS selesai dilakukan. Untuk uji kompetensi, kuota yang ikut, karena sesuai dengan kemampuan anggaran kita bisa mengikutkan teman-teman GTT K2 maupun non K2 sekitar 1500 orang. Ada yang GTT, ada yang PTT. Kalau GTT minimal syaratnya harus S1, sedangkan PTT, SMA masih kita perbolehkan. Hal ini perlu saya sampaikan agar disosialisasikan,” terang Hendi.
Setelah uji kompetensi, harapannya ada legalitas SK. SK yang dikeluarkan nanti menurut Hendi dari Pemerintah Daerah, bisa dari Pak Bupati atau bisa SK atas nama Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
“Dengan SK itu nanti, saya yakin legalitas itu diakui. Yang belum masuk Dapodik, langsung masuk Dapodik. Yang belum punya NUPTK, kita ajukan NUPTK. Kalau ada waktu untuk seleksi PPG ya bisa ikut. Itu terkait legalitas. Sedangkan terkait kesejahteraan, berdasarkan arahan Bapak Bupati akan diberikan kesejahteraan dari daerah. Kesejahteraan yang selama ini diterima semoga bisa naik 100 persen hingga 200 persen. Kalau dulu yang diterima ada yang hanya Rp 250 ribu. Dengan uji kompetensi ini, yang lolos bisa naik lebih dari 100 persen meskipun nanti bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambah Hendi.
Menurut Hendi, memang masing-masing daerah mempunyai kebijakan masing-masing disesuaikan kondisi wilayahnya.
“Tapi kami berkomitmen untuk memberikan SK teman-teman GTT K2 maupun non K2 harus melalui uji kompetensi, itu sebagai dasar kami,” pungkas Hendi. (RED-HB01)
