RADARBLORA.COM,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Tahun Anggaran 2027, Rabu 21 Januari 2026, di Aula Lantai 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida). Forum strategis ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pengembangan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif” ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan agama, serta perwakilan LSM dan organisasi kemasyarakatan.
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, yang membuka acara secara daring melalui aplikasi Zoom, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para peserta. Dalam sambutannya, Bupati juga mengungkapkan realitas tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
“Kami mohon maaf karena adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp370 miliar, sehingga pada tahun 2026 pembangunan belum bisa dimaksimalkan. Meski demikian, kami terus mengupayakan pembangunan melalui dukungan Pemerintah Pusat,” jelas Bupati Arief.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan masukan konstruktif untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah. “Kami mohon saran dan masukan dari seluruh stakeholder, agar potensi-potensi yang ada dapat kita tingkatkan dan kembangkan,” pungkasnya.
Konsultasi publik ini merupakan amanat Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan pembahasan rancangan awal RKPD bersama pemangku kepentingan.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, menyebutkan bahwa penyusunan RKPD 2027 berpedoman pada peraturan tersebut dan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sekda juga memaparkan sejumlah capaian kinerja pembangunan Kabupaten Blora di Tahun 2025 yang menunjukkan tren positif, di antaranya:
· Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen dengan inflasi terkendali 1,71 persen.
· Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,35.
· Persentase penduduk miskin turun menjadi 10,58 persen.
· Angka Harapan Hidup masyarakat Blora mencapai 75,23 tahun.
· Capaian infrastruktur daerah sebesar 82,24 persen.
Acara yang dipandu langsung oleh Sekda tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. Berbagai masukan yang mengalir dari peserta diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Blora ke depan, khususnya untuk mendongkrak produktivitas serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pengungkit ekonomi lokal. (RB)
