RADARBLORA.COM,– Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Blora hingga Rp376 miliar tidak serta-merta disikapi dengan resistensi. Alih-alih menyalahkan Presiden Prabowo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora justru mendorong evaluasi total terhadap kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora.
Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai Gerindra, Adiria, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi adalah momentum introspeksi, bukan ajang mencari kambing hitam.
“Jangan hanya melihat ini sebagai pemotongan anggaran. Kita harus introspeksi, kesalahan kita di mana? Apakah di perencanaan, penganggaran, atau penyerapannya?” tegas Adiria Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, kelambanan birokrasi dan serapan anggaran yang rendah kerap menjadi alasan klasik berkurangnya kepercayaan dari pemerintah pusat. Ia meyakini, pemulihan dana yang dipangkas sangat mungkin terjadi jika Pemkab Blora mampu menunjukkan kinerja keuangan yang optimal.
Kunci Ada di Percepatan Serapan Anggaran.
Adiria menjelaskan, pusat akan merespons positif jika daerah mampu mempercepat realisasi anggaran yang tersisa. Hal ini dinilai krusial tidak hanya untuk mengembalikan dana transfer, tetapi juga untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Kalau anggaran cepat diserap, maka ada perputaran ekonomi. Dari tenaga kerja, swadaya masyarakat, hingga supplier di tingkat daerah akan bergerak. Tapi kalau penyerapannya lambat, otomatis perputaran ekonominya juga lambat,” jelas legislator tersebut.
Ia mengapresiasi langkah awal Pemkab Blora yang dinilai mulai bergerak cepat, terutama dalam perencanaan proyek infrastruktur. Meski demikian, ia mengingatkan agar eksekusi di lapangan tidak kembali tersendat oleh prosedur administratif yang berbelit.
Optimistis Anggaran Kembali.
Terkait nasib Rp376 miliar yang dipangkas, Adiria mengaku masih menunggu evaluasi kebijakan dari pemerintah pusat. Namun ia melihat tren positif dari inisiatif daerah yang mulai membenahi tata kelola keuangan.
“Sekarang sudah mulai bagus. Perencanaannya dipercepat, nanti eksekusinya di lapangan juga harus dipercepat. Ini inisiatif yang baik dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia berharap efisiensi ini tidak hanya dilihat sebagai persoalan angka, melainkan peringatan dini untuk memperbaiki sistem. Dengan administrasi yang tertib dan akuntabel, Adiria optimistis dana yang dipangkas dapat kembali mengalir untuk pembangunan.
“Kita evaluasi bersama, kita tata administrasi dan penganggaran sebaik mungkin. Saya yakin pemerintah daerah bisa,” pungkasnya. (RB)
