RADARBLORA.COM,– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Abdullah Aminudin, menyoroti kondisi fasilitas pendidikan dasar di wilayahnya yang dinilai masih jauh dari kata layak. Dirinya menegaskan, meskipun program-program pendidikan terus berjalan, perhatian terhadap sarana dan prasarana sekolah justru kerap terabaikan.
Pernyataan tegas itu disampaikan Aminudin usai mencermati sejumlah pemberitaan mengenai pelaksanaan program pendidikan di lapangan, Sabtu 28 Febuari 2026. Ia mengaku prihatin karena masih banyak ditemukan sekolah dengan fasilitas yang kurang terawat.
“Programnya boleh saja jalan, tapi kita juga harus jujur melihat kondisi di lapangan. Ada sekolah yang fasilitasnya terlihat kurang terawat. Ini kan jadi catatan serius bagi kita semua,” ujar Aminudin kepada awak media.
Anggaran 20 Persen, Fasilitas Masih Memprihatinkan.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga menyoroti besarnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBN yang mencapai 20 persen. Dengan nominal yang sangat besar tersebut, ia menilai seharusnya tidak ada lagi siswa yang terpaksa belajar dengan kondisi bangku rusak atau ruang kelas yang tidak nyaman.
“Kalau anggaran pendidikan sudah 20 persen, pertanyaannya sederhana: kenapa masih ada siswa yang belajar dengan bangku yang kurang layak? Ini yang harus kita evaluasi bareng-bareng. Jangan sampai angka besar itu tidak berdampak langsung ke anak-anak kita,” tegasnya.
Sinergi Pusat dan Daerah Diperlukan.
Lebih lanjut, Abdullah Aminudin juga menyoroti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan aturan, pendidikan dasar tingkat SD dan SMP memang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Namun, ia menilai dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan begitu saja.
“Memang kewenangannya di kabupaten. Tapi kalau daerah sedang berat karena anggaran berkurang, pusat harus hadir. Jangan sampai semua dibebankan ke daerah. Ini persoalan bersama,” imbuhnya.
Ia berharap ke depan ada sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus lebih aktif berkoordinasi dan mengajukan kebutuhan anggaran pemeliharaan fasilitas sekolah ke pemerintah pusat.
“Intinya jangan sampai anak-anak kita belajar dalam kondisi seadanya. Pendidikan itu investasi masa depan bangsa, jadi fasilitasnya juga harus kita urus dengan serius. Jangan ada lagi cerita siswa pusing karena atap bocor atau bangku goyah,” pungkas Aminudin.
Dengan kondisi ini, publik pun menanti langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan alokasi dana pendidikan yang besar benar-benar menyentuh kebutuhan paling dasar para siswa. (YS)
