RADARBLORA.COM,- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dindalduk KB) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,905 miliar dari APBD 2026 untuk mendukung operasional institusi masyarakat pedesaan dan perkotaan (IMP) serta sub-IMP dalam menjalankan program Bangga Kencana.
Plt. Kepala Dindalduk KB Blora, Hendi Purnomo, melalui Kabid Pengendalian Penduduk dan Penggerakan, Nurwanto Adi Prakoso, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk pemberian honor kepada para kader yang bertugas hingga tingkat desa dan kelurahan.
“IMP dan sub-IMP ini membantu kami dalam pelaksanaan program Bangga Kencana sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” ujar Nurwanto di Blora, Kamis (3/9/2026).
Ia merinci, sebanyak 295 kader IMP menerima honor Rp200 ribu per bulan, sementara 665 kader sub-IMP mendapat Rp150 ribu per bulan. Total honor yang dikucurkan setiap bulan mencapai Rp158,75 juta atau setara Rp1,905 miliar dalam setahun.
Menurut Nurwanto, keberadaan para kader sangat strategis dalam menjangkau masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi dan edukasi program Bangga Kencana, perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, hingga pencegahan perkawinan anak dan stunting.
Tak hanya itu, para kader juga aktif dalam pendampingan keluarga, penggerakan pelayanan KB, serta kegiatan kelompok seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi serta Konseling Remaja. Mereka pun turut mendukung program Dapur Dahsyat serta komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
“Termasuk membantu pelayanan terhadap akseptor keluarga berencana,” tambahnya.
Di sisi lain, IMP dan sub-IMP juga berperan dalam pendataan dan pemetaan permasalahan keluarga di wilayah masing-masing. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan sasaran dan pelaksanaan program Bangga Kencana.
Nurwanto menjelaskan, dalam sebulan rata-rata terdapat dua hingga tiga kali kegiatan yang melibatkan para kader. Dengan demikian, sekitar 24 kegiatan dalam setahun mendapat dukungan penuh dari mereka.
Ia juga menegaskan, pola pemberian honor pada 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, kehadiran kader sangat dibutuhkan karena mereka berada langsung di tengah masyarakat, sehingga mampu menjadi penghubung sekaligus penggerak partisipasi warga dalam program kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Peran mereka menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Karena berada di tingkat desa dan kelurahan, penyampaian informasi program bisa lebih dekat dengan sasaran,” pungkasnya.
Dengan keterlibatan IMP dan sub-IMP, pelaksanaan program Bangga Kencana diharapkan tidak hanya mengandalkan perangkat daerah, tetapi juga mendapat dukungan nyata dari unsur masyarakat di lingkungan masing-masing. (RB)
