RADARBLORA.COM,- Pemerintah Kabupaten Blora terus mengejar target penurunan angka kemiskinan. Meski tren kemiskinan menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan penanganan langsung dari pemerintah.
Tercatat, angka kemiskinan Kabupaten Blora berada di posisi 10,58 persen pada 2025. Pada 2026, pemerintah daerah menargetkan angka tersebut turun sekitar 0,11 hingga 0,71 persen, atau setidaknya mendekati 10,47 persen.
Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menegaskan, target itu tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan laporan administratif. Ia meminta seluruh camat, kepala desa, lurah, hingga perangkat wilayah turun langsung menemui warga miskin untuk memastikan bantuan dan program pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
“Kalau kita turun ke desa-desa, faktanya masyarakat miskin masih banyak. Ada yang benar-benar membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan,” ujar Sri Setyorini saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora.
Wabup yang akrab disapa Budhe Rini itu menjelaskan, peran TKPKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada warga miskin yang luput dari perhatian.
“Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, jangan menunggu. Segera laporkan dan carikan solusi bersama. Bisa melalui OPD, Baznas, pemerintah desa, atau pihak lain yang memiliki program bantuan,” katanya.
PENURUNAN MASIH LAMBAT, PENDEKATAN HARUS BERUBAH.
Budhe Rini menilai, salah satu tantangan utama penanggulangan kemiskinan di Blora adalah laju penurunannya yang masih relatif lambat. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus disertai program pemberdayaan yang mampu menciptakan sumber penghasilan bagi masyarakat.
Ia mencontohkan bantuan produktif berupa ayam petelur yang dinilai lebih berkelanjutan dibanding bantuan konsumtif. Dengan jumlah ternak yang memadai serta dukungan kandang dan pakan, bantuan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan keluarga.
“Jangan hanya memberi bantuan untuk dimakan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan hidup lebih mandiri,” ujarnya.
Selain aspek ekonomi, Budhe Rini menegaskan bahwa kemiskinan harus dipandang sebagai persoalan multidimensi yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Karena itu, intervensi pemerintah harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, ia juga meminta seluruh kecamatan memperkuat pendataan keluarga miskin dan kelompok rentan. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi utama dalam menentukan bentuk bantuan maupun program pemberdayaan yang tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan menurunkan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran program dan kuatnya kolaborasi antarinstansi.
“Jangan sampai ada keluarga yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdata. Kita harus hadir, melihat langsung, dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Penanggulangan kemiskinan adalah tugas kita bersama,” tegasnya. (RB)
