RADARBLORA.COM,- Malam seharusnya jadi waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau sekadar menikmati akhir pekan. Namun pemandangan yang saya temui di depan salah satu kafe cukup ternama di Blora malam itu justru memantik pertanyaan serius: kerja apa lagi nongkrong memakai fasilitas negara hingga larut malam?
Di depan kafe tersebut terparkir kendaraan dengan atribut instansi pemerintah. Bukan sekali-dua kali, tapi pemandangan semacam ini kian sering terlihat. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak: apakah kendaraan dinas itu sedang dipakai untuk tugas kenegaraan, atau justru untuk kepentingan pribadi?
KETIKA RAKYAT KECIL MENJAWAB.
Pertanyaan ini bukan sekadar soal etika. Saya mencoba melempar pertanyaan yang sama ke masyarakat kelas menengah ke bawah, pedagang kaki lima, tukang ojek, buruh harian. Jawaban mereka memprihatinkan, tapi jujur:
“Wong kami kerja dari pagi sampai malam cuma dapat upah pas-pasan. Lha wong kantoran kok bisa nongkrong di kafe sampai tengah malam pakai mobil dinas?” ujar seorang pedagang yang enggan disebut namanya.
Kalimat itu bukan iri. Itu kritik sosial yang sah. Rakyat membayar pajak untuk membiayai operasional kendaraan dinas, bahan bakar, perawatan, hingga pajak kendaraan. Ketika fasilitas itu dipakai untuk nongkrong, maka ada uang publik yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Sekecil apa pun nilainya, itu tetap penyalahgunaan fasilitas negara.
BUKAN SOAL KAFE, TAPI SOAL INTEGRITAS.
Saya tegaskan: tulisan ini bukan menyerang keberadaan kafe atau gaya hidup seseorang. Setiap orang berhak berekreasi. Yang menjadi persoalan adalah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi di luar jam kerja.
Aturan soal ini sudah jelas. Kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan. Jika dipakai untuk keperluan pribadi, apalagi hingga larut malam di tempat hiburan, itu masuk kategori pelanggaran disiplin, bahkan bisa dijerat sanksi sesuai peraturan kepegawaian dan hukum yang berlaku.
Sayangnya, pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas masih lemah. Tidak ada mekanisme transparan yang memudahkan publik melaporkan dugaan penyalahgunaan. Akibatnya, praktik ini berjalan bertahun-tahun seolah menjadi hal yang wajar.
NEGARA HARUS DENGAR, BUKAN HANYA DIAM.
Pertanyaan “kerja apa nongkrong pakai fasilitas negara?” bukan sekadar keluhan warga di warung kopi. Itu adalah suara rakyat yang menuntut akuntabilitas. Jika pemerintah daerah serius membangun integritas birokrasi, maka:
1. Awasi penggunaan kendaraan dinas secara ketat, termasuk pemasangan GPS dan logbook perjalanan yang transparan;
2. Beri sanksi tegas bagi ASN yang terbukti menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
3. Buka kanal pengaduan publik yang mudah diakses dan ditindaklanjuti, bukan sekadar formalitas.
Jangan sampai rakyat kecil yang bekerja keras membayar pajak justru melihat pejabatnya nongkrong di kafe dengan mobil dinas hingga malam. Negara harus tahu kebutuhan pegawainya, tapi pegawai juga harus tahu bahwa fasilitas negara bukan milik pribadi. Source tik tok Radar Blora.
Sampai berita ini di terbitkan Tim kami dari Media radarblora.com masih menunggu dan kami juga akan memuat hak jawab pengendara mobil tersebut. (YS)
