Musrenbangcam Blora “Perwujudan Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”

Musrenbang Kecamatan Blora berlangsung di pendopo (foto dok: Y Sunaryo/RADAR BLORA)

RADARBLORA.COM,-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan adalah forum tahunan untuk membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Blora.

Bacaan Lainnya

Musrenbang tersebut melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder), serta masukan dari Musrenbang Desa. Usulan tersebut menjadi dasar menentukan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan.

Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan tagline “Perwujudan Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”

Hadi Praseno,S. Sos Camat Blora menjelaskan, bahwa Musrenbang merupakan forum tahunan yang wajib dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Proses penyusunan program ini tidak muncul begitu saja, melainkan melalui tahapan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) hingga tingkat kecamatan.

“Dalam forum tadi, kita membahas 566 usulan dari 16 desa dan 12 kelurahan, masing-masing daerah mengajukan tiga prioritas utama. Usulan tersebut dikelompokkan menjadi tiga sektor utama, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur,” ucap Camat Blora Hadi Praseno. Rabu (5/2/2025)

Kembali ia menjelaskan, terkait pendanaannya nanti. Untuk seluruh usulan yang sudah di ajukan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Sumber pendanaan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bantuan Provinsi (Banprov), hingga pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Blora juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hadi Praseno kembali menjelaskan bahwa tagihan PKB di Kecamatan Blora mencapai Rp 8 miliar, dan pajak tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami berharap para Kades serta Kalur dapat menyampaikan kepada warganya untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor. Ini sangat berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Blora, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut Hadi Praseno menjelaskan, bahwa Musrenbang tingkat kecamatan ini menjadi langkah awal dalam merancang pembangunan daerah yang lebih baik.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan program prioritas yang telah disepakati dapat terwujud secara optimal demi kemajuan Kabupaten Blora pungkas Hadi Praseno.

Perlu di ketahui acara tersebut dihadiri oleh perwakilan OPD, seperti Bappeda, pemerintah desa dan kelurahan, tokoh masyarakat, serta unsur lainnya yang berperan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2026. (YS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *