RADARBLORA.COM,- Pemerintah Kabupaten Blora mengambil langkah tegas terhadap 85 desa yang capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih rendah. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi yang digelar Kamis 12 November 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, desa-desa dengan capaian di bawah 60 persen dipanggil dan diminta segera memperbaiki kinerjanya.
Rapat dipimpin langsung Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, diikuti Kepala BPPKAD, perwakilan Inspektorat, seluruh camat, hingga para kepala desa yang capaian PBB-P2-nya belum memenuhi target.
Kepala BPPKAD Blora, Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, mengungkapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB-P2 tahun 2026 sebesar Rp 27 miliar. Hingga awal November, baru terkumpul sekitar Rp 24 miliar atau 72,24 persen.
“Masih ada 85 desa yang capaian PBB-P2-nya rendah, di bawah 60 persen. Padahal tahun 2026 efektif tinggal 1,5 bulan. Karena itu, atas petunjuk Pak Bupati, kami adakan evaluasi ini dengan mengundang desa-desa yang PBB-P2-nya masih minim,” tegas Pitoyo.
Ia merinci, dari 40 persen desa dan kelurahan yang sudah lunas seluruh PBB-P2, sebanyak 37 desa melunasi pada triwulan pertama, 3 desa pada triwulan kedua, serta 50 desa dan 1 kelurahan pada triwulan ketiga.
Pihaknya memprediksi sejumlah penyebab masih rendahnya capaian, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat membayar pajak secara mandiri, keterlambatan penyampaian SPPT dari desa ke wajib pajak, serta ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi di lapangan jelasnya.
Sementara itu Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman membacakan satu per satu desa yang capaiannya masih rendah untuk dievaluasi dan dicarikan solusi percepatan.
“PAD dari PBB-P2 yang targetnya Rp 27 miliar ini nantinya juga akan dikembalikan kepada desa, yakni untuk ADD sebesar total Rp 19 miliar. Jika tidak tercapai, desa sendiri yang akan merugi,” ucap Bupati.
Bupati Blora menyoroti salah satu desa di Kecamatan Kunduran yang hingga November capaiannya baru 3 persen. Ia meminta persoalan tersebut didalami dan dicek.
“Apakah masyarakatnya belum bayar pajak atau sudah bayar tapi uangnya belum disetorkan ke BPPKAD? Uangnya ada di kepala desa atau di perangkat desanya? Kalau memang sudah terkumpul, tolong langsung disetorkan ke kas daerah. Jangan menunggu Inspektorat dan Kejaksaan turun,” tegasnya.
Bupati juga meminta komitmen seluruh kepala desa dan lurah yang hadir untuk segera membereskan PBB-P2 di wilayah masing-masing.
Camat Jepon, Andi Nurrohman, S.IP., MM., menyarankan agar para camat rajin turun ke desa untuk bersilaturahmi dan mengingatkan pentingnya PBB-P2 bagi kelancaran pembangunan daerah.
“Sebagai camat, kita harus rajin turun ke bawah. Menyapa langsung pemerintah desa di wilayahnya, door to door mengingatkan PBB-P2, memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya PBB-P2 untuk pembangunan desa. Jika kita rajin, pasti pihak desa juga akan semangat menyapa warga masyarakatnya,” pungkasnya.
Rapat koordinasi diakhiri dengan pernyataan kesanggupan para camat dan kepala desa/lurah untuk melakukan percepatan realisasi PBB-P2 di wilayahnya masing-masing. (RB)
