RADARBLORA.COM,- Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora resmi memasuki babak krusial. Sebanyak sembilan pejabat terbaik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora menjalani uji kompetensi melalui metode Assessment Center di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 24 September 2026. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan figur berkapasitas tinggi di posisi strategis, tanpa kompromi terhadap kepentingan politik praktis.
Uji kompetensi yang berlangsung selama dua hari, 24–25 September 2026, di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri tersebut menjadi tahapan utama dalam Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Blora. Penilaian tidak hanya menyasar aspek administratif, tetapi juga mengukur secara tajam kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kesiapan para peserta memimpin birokrasi daerah.
Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, menegaskan bahwa proses seleksi ini tidak boleh disusupi kepentingan apa pun selain kepentingan publik. Menurutnya, jabatan Sekda harus diisi oleh figur yang benar-benar mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa Sekda yang terpilih nanti benar-benar memiliki kapasitas manajerial, kepemimpinan yang kuat, serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Blora,” tegas Sri Setyorini.
Ia menekankan, Sekda memiliki posisi sentral sebagai motor penggerak birokrasi, pengoordinasi organisasi perangkat daerah, sekaligus penjamin keberlangsungan administrasi pemerintahan daerah. Karena itu, proses pengisian jabatan harus berlangsung secara transparan, objektif, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Tidak ada ruang bagi praktik titipan atau manuver politik yang mengabaikan kualitas.
Sementara itu, Asesor SDM Tingkat III SSDM Polri Kombes Pol Wiraga Dimas Tama, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa Assessment Center merupakan metode penilaian dengan tingkat validitas tinggi dalam memetakan potensi dan kompetensi kepemimpinan peserta. Metode ini telah menjadi standar nasional dalam seleksi jabatan strategis.
Dalam sambutan Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri yang dibacakannya, disebutkan bahwa assessment menjadi instrumen penting untuk memastikan terpilihnya pejabat yang memiliki kemampuan manajerial, kepekaan terhadap dinamika lingkungan strategis, serta kemampuan mengoptimalkan pelayanan publik secara cepat dan tepat.
“Assessment Center menjadi instrumen penting untuk memastikan terpilihnya pejabat yang memiliki kemampuan manajerial serta kepekaan terhadap dinamika lingkungan strategis,” ujarnya.
Pada bagian lain, Kepala BKPSDM Kabupaten Blora Heru Eko Wiyono menjelaskan, hasil assessment dijadwalkan diumumkan pada 6 Oktober 2026. Para peserta selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan di Semarang pada 9 Oktober 2026. Ia memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
BERIKUT SEMBILAN PESERTA YANG MENGIKUTI ASSESSMENT:
1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Edi Widayat
2. Inspektur Daerah, Irfan Agustin Iswandaru
3. Kepala Dinporabudpar, Iwan Setiyarso
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Mohamad Toha Mustofa
5. Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, Ngaliman
6. Kepala BPPKAD, Pitoyo Trusingtyas
7. Kepala Dinas Pendidikan, Sunaryo
8. Kepala Dinas PMD, Yayuk Windrati
9. Sekretaris BPPKAD, Susi Widyorini
Seleksi ini akan menentukan sosok yang nantinya memimpin mesin birokrasi Kabupaten Blora setelah berakhirnya masa jabatan Sekda sebelumnya. Figur terpilih akan menjadi kunci dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Publik menanti hasilnya: apakah proses ini benar-benar melahirkan pemimpin birokrasi yang bersih, kompeten, dan berpihak pada rakyat, atau justru sekadar mengganti nama tanpa perubahan berarti. (RB)
