Kabag Hukum Setda Blora Tegaskan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kades Dalam FGD di Kecamatan Jiken

Slamet Setiono, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, dalam kegiatan Forum Group Discussion yang berlangsung di Aula Kecamatan Jiken (foto dok: Y. Sunaryo/Radar Blora)

RADARBLORA.COM,- Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blora, Slamet Setiono, S.H., M.M., menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang sangat jelas serta mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan itu disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) penerangan hukum di Aula Kecamatan Jiken, Jumat (13/11/2026).

Bacaan Lainnya
Yuk pasang Iklan

Dalam keterangannya, Slamet menjelaskan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kades atau yang disebut dengan nama lain, yang dibantu oleh perangkat Desa. “Kades bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Slamet juga merinci sejumlah wewenang yang melekat pada Kades, antara lain memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Selain itu, Kades juga berwenang membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta membina dan meningkatkan perekonomian Desa agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Lebih lanjut, Seperti wewenang lainnya meliputi pengembangan sumber pendapatan Desa, pengusulan dan penerimaan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, pengembangan kehidupan sosial budaya, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta koordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif. Kades juga mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Slamet juga menekankan kewajiban yang harus dipegang teguh oleh setiap Kades. Ditulis Senin 16 November 2026.

“Kepala Desa wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya.

Kewajiban lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, serta melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kades juga wajib mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali.

Kemudian Kades berkewajiban menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, memberikan informasi kepada masyarakat Desa, serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Slamet juga menegaskan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut.

Upaya Administratif terdiri atas keberatan dan banding. Keberatan dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. Apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, keberatan dianggap dikabulkan dan wajib ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu.

Sementara itu, banding dapat diajukan dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja. Apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, keberatan dianggap dikabulkan dan wajib ditetapkan Keputusan sesuai permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu.

Slamet juga menegaskan, dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Upaya hukum ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Kami mendorong seluruh pihak, terutama para Kepala Desa, untuk memahami dan melaksanakan tugas, wewenang, serta kewajiban sesuai koridor hukum yang berlaku,” pungkas Slamet Setiono.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman aparatur desa di Kecamatan Jiken mengenai batas-batas kewenangan dan kewajiban Kepala Desa, sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (RB)

Pos terkait

Yuk pasang IklanYuk pasang IklanYuk pasang IklanYuk pasang IklanYuk pasang IklanYuk pasang IklanYuk pasang Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *