RADARBLORA.COM,- Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) Kabupaten Blora melayangkan kecaman keras terhadap lemahnya penegakan aturan lalu lintas di wilayahnya. Sorotan utama ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora serta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blora yang dinilai tidak tegas menindak pelanggaran berulang oleh kendaraan operasional perusahaan.
Ketua MPKN Kabupaten Blora, Fuad Musofa, menegaskan bahwa pelanggaran tersebut bukan lagi kasus sporadis. Kendaraan berat dengan tonase berlebih disebutnya melintasi jalan Pemda setiap hari, meski kelas jalan tidak sesuai peruntukan.
“Pelanggarannya sudah jelas di depan mata. Kendaraan berat dengan tonase berlebih masih lalu-lalang di jalan Pemda yang kelas jalannya tidak sesuai. Tapi penanganannya biasa saja, seolah-olah hanya diam,” ujar Fuad, Jumat (13/11/2026).
TIM ANDALALIN DISOROT.
MPKN menyoroti kinerja Tim Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Kabupaten Blora yang dinilai tidak berjalan optimal. Menurut Fuad, setiap perusahaan yang memiliki gudang dan menimbulkan bangkitan lalu lintas berat wajib memiliki dokumen ANDALALIN serta melaksanakan seluruh rekomendasi di dalamnya.
“Kalau perusahaan tidak punya ANDALALIN, atau punya tapi tidak dipatuhi, kenapa dibiarkan beroperasi terus? Masyarakat sekarang sudah bisa melihat dan membandingkan,” tegasnya.
DUGAAN PERBEDAAN PERLAKUAN HUKUM.
MPKN juga menyoroti adanya indikasi perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum. Fuad menilai pelanggaran yang dilakukan masyarakat kecil ditindak cepat dan tegas, sementara pelanggaran serupa oleh perusahaan justru ditangani lambat dan berulang tanpa efek jera.
“Coba kalau masyarakat kecil yang melanggar, pasti langsung ditindak di tempat. Tapi kalau perusahaan, kenapa berulang-ulang setiap hari hanya ditindak sekadarnya? Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya, ada apa di balik ini semua?” kata Fuad.
EMPAT TUNTUTAN RESMI MPKN.
Atas kondisi tersebut, MPKN Kabupaten Blora menyampaikan empat tuntutan resmi:
1. Kepada Dinrumkimhub Blora:
Segera mempublikasikan status ANDALALIN gudang-gudang perusahaan di Blora — mana yang sudah berizin, mana yang belum, dan mana yang melanggar rekomendasi.
2. Kepada Satlantas Polres Blora:
Melakukan penindakan konsisten dan berkelanjutan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan kendaraan yang melanggar kelas jalan, bukan sekadar operasi sesaat.
3. Kepada Bupati Blora:
Memerintahkan Tim ANDALALIN melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap perusahaan yang aktivitas kendaraannya merusak jalan Pemda dan membahayakan pengguna jalan lain.
4. Kepada Semua Pihak:
Transparansi. MPKN meminta hasil penindakan dan evaluasi ANDALALIN diumumkan ke publik agar tidak muncul dugaan pembiaran.
“Kami tidak menuduh, kami meminta pembuktian lewat tindakan nyata. Kalau memang tidak ada apa-apa, buktikan dengan menindak tegas perusahaan yang melanggar berulang-ulang itu. Jangan hanya tegas ke masyarakat kecil,” pungkas Fuad.
ACAMAN ESKALASI KE PROVINSI.
MPKN menegaskan akan terus melakukan pengawasan lapangan dan mendokumentasikan setiap pelanggaran. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, MPKN mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat Provinsi Jawa Tengah serta melaporkannya ke Propam dan Irwasda untuk mengevaluasi pola penegakan hukum di Blora.
Kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah daerah dan kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan dunia usaha yang beroperasi di tengah masyarakat. (RB)
