RADARBLORA.COM,– Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, mengambil langkah tegas untuk memastikan target kinerja dan serapan anggaran daerah tercapai. Pimpinan daerah itu menggelar rapat koordinasi darurat, Jumat 19 Desember 2025, guna mengevaluasi dan mendorong percepatan pelaporan capaian seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan yang digelar di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah itu diwarnai suasana mendesak. Bupati Arief secara langsung menerima laporan progress pembangunan dan capaian kinerja anggaran dari jajarannya.
“Kita harus berhitung dengan waktu kerja akhir tahun. Progresnya harus benar-benar dihitung. Saya minta nanti kita adakan rakor lagi untuk memantau perkembangannya,” tegas Bupati Arief, seperti dikutip dari rilis resmi Pemkab Blora.
Arahan tersebut menekankan pentingnya perhitungan matang sisa hari kerja oleh seluruh pimpinan OPD hingga level camat. Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari pemborosan anggaran dan memastikan seluruh program pembangunan tahun 2025 memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Kualitas Hasil Tetap Jadi Prioritas.
Meski menekankan kecepatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, mengingatkan agar kualitas hasil pekerjaan tidak boleh dikorbankan. Ia menegaskan bahwa serapan anggaran dan realisasi fisik harus berjalan beriringan dengan mutu pembangunan di lapangan.
“Saya juga minta kualitasnya perlu diperhatikan, termasuk juga pembiayaannya,” ujar Sekda Komang.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda melaporkan capaian positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora yang hingga saat ini telah mencapai Rp508,8 miliar atau 98,52 persen dari target. Pencapaian ini dinilai sebagai modal penting untuk mendukung pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Progress Infrastruktur dan Hak Pegawai.
Rapat juga membahas progress sejumlah proyek infrastruktur strategis. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Nidzamudin Al Hudda, melaporkan kemajuan pembangunan jalan daerah yang didanai Instruksi Presiden (Inpres). Beberapa ruas jalan seperti Cabak–Bleboh telah mencapai progress 98 persen, sementara ruas lainnya berkisar di angka 90-92 persen.
Tidak hanya pembangunan fisik, pemenuhan hak pegawai juga menjadi perhatian. Sekda memerintahkan agar pencairan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera dilaksanakan, paling lambat mulai Senin depan.
Langkah terobosan Bupati Blora ini mencerminkan dinamika pemerintahan daerah yang berusaha maksimal memanfaatkan akhir tahun anggaran. Efektivitas “kejar tayang” laporan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh yang dijanjikan akan dilakukan pada akhir tahun 2025. (RB)
