RADARBLORA.COM,- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blora menyoroti maraknya posisi jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu cukup lama. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat sistem birokrasi serta berdampak pada jenjang karier aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Blora, Andita Nugrahanto, mengungkapkan bahwa fenomena Plt berkepanjangan juga berisiko menurunkan motivasi kerja ASN lantaran proses promosi dan mutasi jabatan tidak berjalan optimal.
“Banyak ASN yang sebenarnya sudah layak dipromosikan justru tertahan karena posisi di atasnya masih diisi Plt. Kondisi ini tentu memengaruhi semangat kerja dan kepastian karier mereka,” ujar Andita di Blora, Minggu (6/4/2026).
Menurutnya, saat ini terdapat sedikitnya lima jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Blora yang masih diisi Plt, yakni:
· Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
· Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub)
· Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dindalduk KB)
· Plt Kepala Bapperida
· Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Blora
Andita menambahkan, kondisi tersebut turut memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat, termasuk isu praktik transaksional atau “setoran” dalam proses pengisian jabatan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa isu tersebut harus menjadi perhatian serius agar proses promosi jabatan tetap berjalan secara profesional dan transparan.
Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Kabupaten Blora agar segera melakukan penataan personel dan mengisi jabatan-jabatan definitif dengan mengedepankan kompetensi, integritas, serta sistem merit.
“Pengisian jabatan harus dilakukan secara terbuka dan bersih dari praktik yang dapat merusak profesionalisme birokrasi,” tegasnya.
Persoalan ini, lanjut Andita, akan dibahas lebih lanjut oleh anggota Fraksi PDIP yang duduk di Komisi A DPRD Blora. Fraksi PDIP berharap penataan jabatan di lingkungan Pemkab Blora dapat segera direalisasikan guna meningkatkan kinerja birokrasi serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (RB)
