RADARBLORA.COM,- Pemerintah Kabupaten Blora melalui Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini menegaskan komitmennya menjadikan kawasan hutan sebagai lokomotif utama kedaulatan pangan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kelompok Tani Hutan (KTH) Masjid Baitur Mulyo di Kecamatan Sambong, Selasa 4 Agustus 2026, yang mengusung tema strategis “Dari Hutan Perhutanan Sosial untuk Kedaulatan Pangan”.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sri Setyorini menekankan bahwa Blora memiliki potensi luar biasa dengan sekitar 60 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, yang menjadi sumber penghidupan bagi mayoritas masyarakat. Ia meminta agar potensi ini dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Semoga apa yang telah diberikan pemerintah dapat memberikan manfaat bagi para petani hutan sosial. Blora memiliki potensi yang sangat besar karena sekitar 60 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, sementara sebagian besar masyarakat tinggal di sekitar kawasan tersebut. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan kelestarian hutan,” tegas Sri Setyorini.
Wakil Bupati secara tegas mendorong para petani untuk tidak bergantung pada satu komoditas, seperti jagung. Ia menginstruksikan agar anggota KTH mulai mengembangkan usaha produktif lainnya, seperti peternakan ayam petelur dan budidaya ikan lele, sebagai sumber pendapatan tambahan.
“Saya akan berupaya mencarikan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bantuan bibit lele, ayam, maupun kebutuhan lainnya. Harapan saya, setiap rumah nantinya bisa memelihara sekitar 50 ekor ayam petelur sehingga mampu menghasilkan tambahan penghasilan bagi keluarga,” ujarnya.
Pengelolaan perhutanan sosial yang baik, menurutnya, akan menjadi penopang ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Karena itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola kawasan hutan harus diperkuat agar pengelolaan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal.
CSR PUPUK INDONESIA DAN TARGET 4.000 PETANI.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Candra, memastikan bahwa program CSR dari Pupuk Indonesia senilai jumbo akan segera direalisasikan. Program ini mencakup bantuan untuk lahan seluas 2.000 hektare yang telah melalui verifikasi teknis di 11 desa pada tiga KTH.
“Program ini direncanakan mulai kick off pada September mendatang dengan nilai bantuan yang cukup besar. Targetnya sekitar 4.000 petani akan menerima manfaat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan agroforestri sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan menjadi lebih baik,” jelas Lanova Candra.
PENGELOLAAN 759 HEKTARE DENGAN IZIN 35 TAHUN.
Penyuluh Pendamping KTH Masjid Baitur Mulyo, Agung Wibowo, SP., mengungkapkan bahwa kelompoknya telah memperoleh kepercayaan pemerintah untuk mengelola kawasan perhutanan sosial seluas 759 hektare dengan masa izin hingga 35 tahun. Namun, izin ini akan dievaluasi secara berkala, sehingga pengelolaan harus sesuai ketentuan.
Ia juga mendorong petani untuk menanam tanaman buah sebagai investasi jangka panjang. “Ketika petani sudah beberapa tahun menanam jagung, nantinya tanaman buah dapat mulai dipanen sehingga nilai ekonominya akan lebih besar. Selain itu, limbah batang jagung setelah panen jangan dibakar karena dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman buah yang telah ditanam,” pesannya.
Tahun ini, KTH Masjid Baitur Mulyo mengusulkan penanaman tanaman buah seluas 50 hektare.
SINERGI LINTAS WILAYAH.
RAT tahunan ini turut dihadiri oleh perwakilan Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Jawa Tengah, KPH Cepu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Forkopimcam Sambong, para kepala desa, Ketua KTH se-Kabupaten Blora, serta perwakilan KTH dari Kabupaten Grobogan, Rembang, dan Bojonegoro.
Ketua KTH Masjid Baitur Mulyo, Sutrisno, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dan berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya hutan yang lestari dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. (RB)
