RADARBLORA.COM,- Krisis air bersih kembali melanda Kabupaten Blora, Jawa Tengah, di tengah musim kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora menunjukkan bahwa sebanyak 149 desa dan kelurahan di 15 kecamatan terancam kekeringan pada tahun 2026, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 139 desa.
Merespons kondisi ini, Anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Partai Demokrat, Triwanto, turun langsung menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak. Penyaluran dilakukan di Desa Harjowinangun, Gabeng, Pengkolrejo Japah, dan Jetak Wanger Ngawen.
“Kami menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah. Ini merupakan agenda kemanusiaan yang rutin kami lakukan setiap tahun, bukan hanya masa kampanye atau tahun politik saja,” tegas Triwanto dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).
Kekeringan di Blora tahun ini berdampak luas. Sungai Gabus yang menjadi sumber irigasi utama bagi 300 hektar lahan pertanian mengering hingga dasarnya retak dan mengeras. Bahkan, sekitar 50 persen dari 78 embung yang ada di Blora dilaporkan dalam kondisi kritis. Di Kecamatan Jati, yang merupakan salah satu wilayah terdampak terparah, sumur-sumur warga sudah mengering total.
Triwanto menilai kekeringan yang hampir terjadi setiap tahun di Blora telah menjadi pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan penyelesaian lintas sektor.
Ia juga mendorong pemerintah untuk segera mempercepat langkah-langkah strategis jangka panjang, seperti pencarian sumber air baru, perluasan jaringan distribusi air bersih melalui PDAM, serta pembangunan embung dan waduk sebagai cadangan air.
“Kami berharap sinergi antar lembaga yang lebih sederhana, didukung pembagian peran yang jelas serta data yang terintegrasi, mampu meningkatkan efektivitas penanganan kekeringan di Kabupaten Blora sehingga masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau,” pungkas politisi Dapil Jateng 5 tersebut.
Perlu diketahui, Triwanto juga mengusulkan pembentukan Unified Command dengan BPBD sebagai sektor utama yang memimpin operasi di lapangan, serta pembangunan sistem data terpadu dan real-time untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Blora sendiri telah mengalokasikan sekitar 1.400 tangki air bersih melalui APBD dan bekerja sama dengan Polres Blora untuk mendistribusikan bantuan. Namun, upaya tersebut dinilai masih bersifat jangka pendek dan perlu diikuti dengan solusi struktural yang lebih permanen. (RB)
