RADARBLORA.COM,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menyampaikan rekomendasi resmi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (14/5/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Blora, Mustopa, S.Pd.I, dan dihadiri anggota dewan serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora.
Evaluasi Kinerja dan Rekomendasi Strategis
Dalam laporannya, Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Blora, Santoso Budi Susetyo, S.Sos., menyatakan bahwa secara umum, kinerja Pemkab Blora dalam pelaksanaan APBD 2024 sudah berjalan baik. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diselesaikan pada 2025. Berikut poin-poin rekomendasi utama DPRD:
1. Bidang Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD masuk kategori tinggi, tetapi APS Kesetaraan masih sedang. DPRD mendorong peningkatan ke kategori tinggi.
Minat melanjutkan ke perguruan tinggi perlu ditingkatkan melalui koordinasi intensif dengan sekolah dan sosialisasi bersama perguruan tinggi.
Layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas masih rendah dan perlu diperkuat.
Akreditasi sekolah harus ditingkatkan sebelum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sekolah.
2. Bidang Kesehatan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan masih sangat rendah dan perlu evaluasi mendalam.
Penurunan stunting memerlukan kolaborasi lebih kuat dengan PKK, Posyandu, dan Kementerian Kesehatan.
3. Bidang Infrastruktur dan Perumahan
Penanganan permukiman kumuh masih sangat rendah, sementara utilitas umum sudah baik.
Pembangunan drainase dan jembatan belum tuntas akibat kendala pembebasan lahan.
Transparansi pelaporan infrastruktur harus ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas.
4. Bidang Koperasi dan UKM
Audit eksternal koperasi masih sangat rendah karena volume usaha belum memenuhi syarat (minimal Rp2,5 miliar/tahun).
Perlunya sinergi antar-dinas untuk pembinaan UKM dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.
Catatan Khusus Tugas Pembantuan
Penanggulangan Bencana: Perlu peta kerawanan bencana dan alokasi dana darurat yang memadai.
Penyelenggaraan Jalan: Realisasi jalan mantap baru 62,34% dari target 71%, perlu penyelesaian di 2025.
Sanitasi Layak: Capaian baru 90,14%, harus dikejar untuk memenuhi target 100%.
Respons Bupati Blora
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., menyampaikan apresiasi atas rekomendasi DPRD dan berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut.
“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi kami untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025,” ujarnya.
Di akhir rapat, Ketua DPRD Mustopa mengingatkan Pemkab agar segera membahas APBD Perubahan 2025 setelah rekomendasi ini disetujui.
Dampak Nasional
Kebijakan dan rekomendasi DPRD Blora ini menjadi contoh mekanisme checks and balances daerah yang transparan. Jika berhasil, model evaluasi kinerja seperti ini dapat diadopsi daerah lain untuk memperkuat akuntabilitas pembangunan.
Langkah selanjutnya: Rekomendasi ini akan menjadi dasar penyusunan peraturan dan APBD 2025, dengan fokus pada peningkatan layanan publik di Blora. (YS)
