RADARBLORA.COM,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora akhirnya buka suara terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi dari Masyarakat Peduli Kepentingan Nasional (MPKN). Setelah menerima perwakilan demonstran, pimpinan dewan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan dewan, termasuk soal transparansi dan substansi kunjungan kerja.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di ruang DPRD Blora, Kamis (23/4/2026). Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Blora Mustopa, didampingi Wakil Ketua Siswanto dari Fraksi Golkar dan Lenova Chandra dari Fraksi Partai Gerindra.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menegaskan bahwa seluruh poin tuntutan yang disuarakan massa aksi telah resmi diterima oleh pihak dewan.
“Kami menerima tuntutan tersebut. DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang selama ini dilaksanakan,” ujar Siswanto di hadapan awak media.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya terbatas pada jadwal dan daftar kegiatan, melainkan juga menyentuh aspek substansi. Menurutnya, setiap kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota dewan ke depan harus memiliki tema-tema yang jelas dan terukur.
“Tidak hanya jadwal dan kegiatan, tetapi harus ada tema-tema dalam setiap kunjungan kerja,” tegasnya.
Siswanto menambahkan, pimpinan DPRD akan segera menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya Sekretariat Dewan, untuk menyusun desain jadwal yang lebih komprehensif. Ia meminta agar perencanaan kunker tidak sekadar mencantumkan judul dan waktu, melainkan juga menguraikan isu atau tema strategis yang sedang diperjuangkan oleh anggota dewan.
“Kita minta kerangka dan desain yang lebih utuh. Tidak hanya sebatas judul kegiatan dan jadwal, tetapi juga memuat tema-tema yang sedang diperjuangkan oleh anggota DPRD,” tambahnya.
Evaluasi ini diharapkan menjadi langkah awal peningkatan transparansi dan akuntabilitas DPRD Blora di mata publik. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan lebih lanjut dari perwakilan MPKN terkait komitmen DPRD tersebut. Masyarakat kini menanti tindak lanjut nyata dari janji evaluasi menyeluruh tersebut. (RB)
