RADAR BLORA.COM,-Komisi IX DPR RI bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Blora menyelenggarakan sosialisasi mengenai manfaat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di lapangan bola Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari perwakilan masyarakat yang berada di Kabupaten Blora pada Kamis (26/10/2023).
Andy Heriamsah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blora mengatakan, pihaknya terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Blora agar terus sadar untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Lanjut Andy menyampaikan, mayoritas para pekerja di Kabupaten Blora ini sebagai pekerja mandiri seperti, petani, pedagang.
Jadi Kelompok tersebut menurutnya berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dari sektor pekerja bukan menerima upah atau pekerja mandiri dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Dengan demikian para pekerja nanti, ketika melakukan aktivitas pekerjaan itu akan terlindungi,” ucapnya.
Diterangkan Andy bahwa, dengan hanya Rp16.800 per bulan atau dengan menabung sekitar Rp 500 per hari dan membayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan 2 program itu, maka peserta akan mendapat manfaat jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, ” tuturnya.
” Atau kalau ikut program jaminan hari tua ada tabungan Rp20.000 dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ” jelasnya.
Andy Heriamsah menambahkan, dari resiko kecelakaan kerja meninggal dunia hari tua ya kalau pekerja bukan penerima upah itu bisa ikut tiga program tadi
Kemudian dengan kegiatan hari ini saya berharap para masyarakat di Jiken ini bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri.
Tadi Kami sudah mensosialisasikan mereka bisa terbuka, terbuka dalam arti pikirannya supaya benar-benar mengetahui program dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Kemudian mereka lebih sadar ikut secara mandiri jadi peserta BPJS tenagakerjaan karena memang iuran ini kan sangat terjangkau ya jadi negara pengin hadir di sini,” tambahnya.
Di Kabupaten Blora yang sudah tergabung di BPJS ketenagakerjaan ada empat segmen pekerja, yaitu jadi pekerja bukan menerima upah, pekerja penerima upah kemudian sektor jasa konstruksi kemudian pekerjaan migran Indonesia,
” Di Blora sendiri yang ikut peserta BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan sudah mencapai 27%, ” terangnya.
Lebih lanjut, sedang pekerjaan penerima upah masih jauh sekitar 150 ribu angkatan kerja itu baru sekitar 5% yang terdaftar. Artinya masyarakat Blora sektor pekerjaan bukan penerima upah atau mandiri ini belum terlindungi program BPJS.
“Target untuk di angka 65% itu pada tahun 2026, kami berharap juga progresnya meningkat apalagi dari pekerja bukan menerima upah yang hanya 5%. Kita butuh support dari Pemerintah Kabupaten Blora,” pungkasnya. (YS)
