HALOBLORA.COM – Bupati Djoko Nugroho dengan didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si pada Senin siang (6/7/2020) memimpin pelaksanaan Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Blra yang diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait dan para direktur rumah sakit serta kepala Puskesmas.
Bertempat di Ruang Pertemuan Setda Kabupaten Blora, Bupati meminta agar seluruh OPD yang terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 untuk terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, menurut Bupati hingga kini dampak pandemi Covid-19 ini semakin beragam.
“Presiden pasti juga capek, apalagi kita. Kita semuanya harus tetap semangat. Semua anggaran yang sudah disusun agar bisa segera dilaksanakan sehingga masyarakat bisa menikmati manfaatnya. Apalagi di era new normal yang secara pelan-pelan mulai kita buka di Blora,” tegas Bupati.
Menurut Bupati, saat ini angka ibu hamil juga meningkat dan rata-rata dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga kekerasan terhadap anak juga meningkat seiring dengan bertambahnya angka pengangguran.
“Dalam kondisi normal saja stunting dan ibu hamil banyak apalagi dengan adanya Covid-19 ini pastinya banyak juga. Semua harus bergerak, jangan melewatkan Covid-19 begitu saja,” sambung Bupati.
Bupati juga menambahkan bahwa saat ini Blora termasuk 10 daerah dengan potensi penularan terendah di Jawa Tengah, sehingga penerapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru mulai di buka pelan pelan.
“Meskipun mulai new normal, kegiatan pencegahan harus terus dilakukan seperti penyemprotan desinfektan di tempat publik, misalnya pasar tradisional harus tetap dilaksanakan,” tambah Bupati.
Meskipun new normal, Bupati juga menegaskan bahwa persebaran dan penanganan virus corona tetap diantisipasi, dicegah , diobati. Namun demikian roda ekonomi harus tetap jalan sesuai protokol kesehatan.
“Program jogo tonggo tetap dilakukan, bantuan yang ada untuk jogo tonggo segera diberikan. Jangan terlalu lama di sini, segera disalurkan ke desa-desa. Jogo tonggo untuk seterusnya segera bentuk tim, pelatih dan segera dibagikan, itu cara merespon,” jelas Bupati.
Bupati juga meminta agar Posyandu tetap jalan, Puskesmas jalan terus, pelayanan lain tetap dibuka, namun tetap menaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi ini menurutnya harus dipraktekan, karena belum tahu sampai kapan.
“Yang positif Covid-19 tolong tiap minggu kasih bantuan, karena sudah boleh isolasi mandiri maka tanggung jawab kita ya harus memenuhi kebutuhannya biar tidak keluar keluar rumah. Kemudian karena banyak aturan aturan yang harus menggunakan hasil pemeriksaan rapid, jadi saya minta rapid digratiskan, jadi saya minta Dinas Kesehatan beli rapid yang banyak,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Sekda Komag Gede Irawadi, SE, M.Si menyampaikan untuk pelayanan rapid-test gratis nantinya bisa dilaksanakan di Puskesmas khusus untuk warga Kabupaten Blora saja, tidak berlaku untuk warga luar daerah.
“Jadi kalau ada warga Blora yang datang ke Puskesmas maka rapid-nya gratis, kecuali yang datang ke Rumah Sakit ada biaya Rp 130 ribu. Surat keterangan dari dokter kalau bisa juga digratiskan, karena ada SE dari Wagub untuk ini,” ucap Sekda.
Adapun Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hernanto, SKM, M.Kes menyampaikan bahwa hingga hari ini pihaknya masih memiliki 700 alat rapid-test. Pihaknya juga mendorong agar ada penambahan swab test.
“Untuk swab test, kita sudah melaksanakan 511 swab test yang hasilnya sebanyak 429 dinyatakan negative, sedangkan 51 positif, dan 31 masih proses menunggu hasil. Sedangkan kasus positif hingga kini ada 59 (51 dari swab kita, 8 dari swab pemeriksaan luar daerah). Kalau bisa alat swab nya juga ditambah,” ungkap Lilik Hernanto.
“Jika dibanding rapid-test, kami menyarankan untuk membeli mobil test PCR untuk pemeriksaan swab agar kedepan Blora bisa lebih cepat lagi dalam mendeteksi Covid-19. Kabar baik baru saja kita terima dari 17 pasien Covid-19 klaster Temboro, 10 diantaranya dinyatakan sembuh,” tambah Lilik Hernanto.
Menanggapi hal tersebut, Bupati meminta pembelian mobil test PCR ini bisa diupayakan dalam perubahan anggaran APBD 2020. (RED-SANTI)
