Pembangunan Infrastruktur di Blora Tetap Jadi Prioritas, Meskipun Ada Refocusing Anggaran Hingga 50 Miliar

RADARBLORA.COM,-Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya membangun infrastruktur meskipun ada refocusing anggaran hingga sebesar 50 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Untuk saat ini, Pemkab masih mencari sumber pembiayaan tambahan agar dapat mendukung proyek-proyek yang telah direncanakan.

Bacaan Lainnya

Kemudian saat menghadiri Musyawarah Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Ngawen M. Mukhlisin S.E. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Blora menjelaskan,  Bupati bersama Dinas terkait telah melakukan koordinasi ke Jakarta guna mencari kepastian pendanaan dari Kementerian Keuangan.

Dengan sejumlah titik proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora yang sudah ditetapkan dan akan mulai dikerjakan pada tahun 2025.

“Alhamdulillah, untuk pembangunan di Kecamatan Ngawen masih berjalan sesuai rencana, terutama melalui Program Infrastruktur Kewilayahan (PIK), yang saat ini sudah mencapai 90%.,” terang Mukhlisin Sabtu (15-02-2025).

Kembali ia menjelaskan, hampir semua pembangunan di Blora masih fokus pada infrastruktur, meskipun program pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Lebih lanjut, Muhklisin menegaskan bahwa kebijakan refocusing anggaran juga telah dilakukan di Kabupaten Blora sesuai dengan arahan bapak Presiden kita dan Pemerintah Pusat.

“Kita harus mengikuti program Presiden, tidak mungkin berjalan sendiri. DPRD akan terus mendukung kebijakan ini agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana,” ucapnya.

Meskipun ada program pemberdayaan masyarakat, fokus utama pembangunan di Blora tetap pada infrastruktur, khususnya perbaikan jalan.

“Jalan-jalan di Kabupaten Blora masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya

Selain infrastruktur, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Blora tersebut juga menyoroti potensi ekonomi daerah, seperti pengembangan kebun durian.

Terkait kebun durian, Muhklisin menyarankan agar pemerintah daerah berkoordinasi untuk mengajukan pengadaan bibit durian melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada tahun 2026. (YS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *