RADARBLORA.COM,– Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menyerap bahan pangan dari desa. Kebijakan ini merupakan strategi pemerintah untuk memastikan perputaran ekonomi dari program bergengsi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat di pelosok negeri, bukan hanya dinikmati oleh distributor besar.
Penegasan tegas ini disampaikan Menko Pangan usai meninjau Budidaya Ikan Tematik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kamolan di Sendang Bangeran, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jumat (31/7/2026).
“SPPG harus membeli dari Koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu. Tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” tegas Zulkifli di hadapan warga dan pengelola koperasi setempat.
Menurut Zulhas, sapaan akrabnya, program MBG tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa. Pemerintah pun telah memasukkan kewajiban penyerapan produk lokal ke dalam tata kelola SPPG.
“Kalau di desa ada ikan lele, ambil lele dari desa. Kalau ada telur, ayam, sayuran, buah-buahan, dan beras, ambil dari desa. Kita ingin ekonomi rakyat tumbuh. Jangan sampai yang menikmati hanya usaha-usaha besar,” ujarnya.
ANCAMAN TEGAS: EMPAT KALI PERINGATAN, SPPG DITUTUP!.
Pemerintah tidak akan mentoleransi SPPG yang mengabaikan potensi ekonomi lokal. Zulkifli menegaskan bahwa evaluasi hingga sanksi tegas akan diberikan kepada pengelola yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.
“Kalau tidak mengambil dari desa, kita ingatkan. Dua kali kita ingatkan, tiga kali kita ingatkan. Empat kali, tutup SPPG-nya,” katanya dengan tegas.
KONSEP EKONOMI SIRKULAR: LELE DARI KOLAM KE PIRING SISWA.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi percontohan nyata rantai pasok lokal yang ingin dibangun. Di Desa Kamolan, bantuan Program Budidaya Ikan Tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui 24 kolam bioflok aktif digunakan untuk membudidayakan ikan lele. Pada kesempatan itu, dilakukan panen lima kolam lele yang hasilnya langsung dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan empat SPPG dengan harga Rp25.000 per kilogram dalam kondisi bersih. Setiap pemesanan mencapai 150 hingga 300 kilogram.
Zulkifli menyebut pola ini sebagai konsep close loop economy (ekonomi sirkular), yang menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar yang telah tersedia melalui MBG.
“Lele dari desa masuk ke SPPG. Nanti telur dari desa, ayam dari desa, sayuran dari desa, beras dari desa. Uangnya berputar di desa. Itulah yang kita bangun,” katanya.
DORONG PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU DI DESA.
Dalam pandangan Menko Pangan, selama ini pertumbuhan ekonomi nasional masih terlalu terpusat di kota-kota besar. Program MBG diharapkan menjadi katalis untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.
“Tidak mungkin Indonesia maju kalau yang maju hanya Jakarta. Harus ada pusat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Karena itu dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan usaha-usaha desa lainnya agar rakyat ikut menikmati pembangunan,” ujarnya.
Ke depan, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di sekitar 80.000 desa akan saling terhubung. Desa dengan kelebihan produksi dapat memasok daerah lain, membentuk rantai distribusi pangan berbasis desa dalam skala nasional.
DUKUNG PENUH DARI PEMKAB BLORA.
Bupati Blora, Arief Rohman, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Kamolan menjadi contoh bagaimana program ketahanan pangan bisa langsung terkoneksi dengan kebutuhan Makan Bergizi Gratis. Yang tumbuh bukan hanya produksi ikannya, tetapi juga ekonomi masyarakat desanya,” ujar Arief. (RB)
